Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, menilai pengawasan ataupun kinerja petugas Imigrasi Bandara Kualanamu kurang optimal dan lalai, yang mengakibatkan lolosnya para korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal tersebut dikatakan Irham setelah viralnya video seorang gadis muda asal Sumut yang mengalami penyiksaan dan berujung kehilangan nyawa di Kamboja.

“Peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi negara, khususnya petugas imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu. Mereka dianggap gagal mendeteksi dan mencegah praktik TPPO dari keberangkatan luar negeri,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).

Ia menilai, seharusnya kehadiran Imigrasi bukan hanya bertugas memberikan cap stempel pada paspor, melainkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pola keberangkatan yang mencurigakan.

“Bagaimana mungkin seorang remaja bisa dengan mudah keluar negeri tanpa terdeteksi calon korban TPPO? Apakah petugas tak bisa menilai itu? Atau justru mereka ikut bermain dalam sindikat. Ini pertanyaan serius yang harus pertanyakan,” kata Irham.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, pengawasan yang longgar bukan hanya sekadar kelalaian. Melainkan adanya dugaan permainan kotor dalam memuluskan keberangkatan para korban TPPO.

“Jika ada oknum yang sengaja meloloskan korban, itu bukan hanya pelanggaran, tapi sudah jadi bagian dari kejahatan kemanusiaan. Jangan sampai Kualanamu ini kita kenal sebagai jalur emas sindikat TPPO,” ucapnya.

Ia menyampaikan, kasus yang menerpa gadis malang asal Deli Serdang kemarin menjadi salah satu persoalan yang masih banyak belum diketahui masyarakat. Ia menduga, masih banyaknya kasus lain yang tidak terungkap akibat lemahnya pengawasan.

“Makanya saya bilang, Kualanamu harus jadi benteng utama, tetapi sekarang bocor dimana-mana. Kalau di pintu resmi saja bisa ditembus, bagaimana dengan jalur gelap dan belakang lainnya,” kata mantan Ketua KPU Sumut tersebut.

Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi aparat imigrasi untuk berdalih tidak tahu. Mengingat, korban jelas berangkat tanpa izin kerja resmi. Ia menilai, hal tersebut seharusnya sudah dihentikan sejak berada di konter imigrasi.

“Tentunya ini harus segera diusut tuntas, saya yakin ada persoalan yang harus diungkap. Agar kita segera dapat menindaklanjuti para oknum yang melakukan tindakan gelap. Tentunya ini butuh bantuan petugas dari Polisi dan TNI untuk melakukan deteksi dini dari pergerakan yang mencurigakan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Komisi A DPRD Sumut berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan imigrasi, Dinas Tenaga kerja, aparat keamanan, yang bertujuan melakukan pencegahan dan tindakan konkret dalam mengatasi persoalan TPPO.

“Sebab, ini bukan soal administrasi, tetapi ini soal nyawa dan masa depan bangsa. Sanksi hukum berat harus kita berikan bagi siapa saja yang terlibat dalam sindikat TPPO, baik itu penyalur tenaga kerja, tidak ada toleransi bagi pengkhianat bangsa,” ucapnya.

Ia mengimbau, agar petugas imigrasi tidak bermain-main dengan urusan nyawa dan masa depan negara.

“Jangan jadikan kewenangan sebagai ladang keuntungan. Jika masih ada petugas yang meloloskan korban TPPO, artinya itu bukan hanya lalai, tapi pengkhianat bangsa,” kata Irham. (ari/hm20)