Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, mengecam keras praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dinilainya sebagai ancaman serius, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga secara global.

Pernyataan ini merespons peningkatan jumlah kasus TPPO di Sumatera Utara, di mana Polda Sumut baru-baru ini telah memulangkan 70 orang korban perdagangan orang asal Indonesia dari luar negeri.

“Tindak pidana TPPO ini bukan hanya menjadi ancaman nasional, tapi juga menjadi ancaman global, dan banyak terjadi di Sumut yang meliputi kalangan perempuan dan anak di bawah umur, khususnya pekerja migran,” ujarnya kepada MISTAR, Senin (23/6/2025).

Irham menyebut bahwa kasus TPPO kerap ditemukan di berbagai negara tujuan tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, hingga wilayah Timur Tengah.

“Persoalan ini harus dituntaskan mulai dari hulu, tidak bisa dituntaskan dengan melihat tindak pidana biasa. Ini terjadi karena ada sindikat dan jaringan yang besar, sehingga persoalan ini terjadi,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti peran agen dan makelar yang sering menjebak korban dengan janji-janji palsu yang tidak sesuai kenyataan.

“Ini harus menjadi kerja keras Pemprovsu, khususnya Dinas Tenaga Kerja, dan pihak Kepolisian serta Imigrasi. Kita melihat, apa yang menjadi temuan Polda Sumut beberapa waktu lalu terkait TPPO menjadi hal miris,” katanya.

Irham menegaskan, DPRD Sumut melalui Komisi A yang membidangi pemerintahan, meminta tindakan hukum tegas dan menyeluruh terhadap praktik TPPO yang masih marak.

“Kita harus tindak keras, mulai dari pidana hukuman, pemblokiran paspor antara luar dan dalam negeri hingga lintas batas yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jajaran Polda Sumut dan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan-temuan kasus TPPO yang terjadi.

“Polda Sumut telah menyampaikan, Sumut hari ini menjadi salah satu wilayah peringkat pertama kasus TPPO, di luar dari narkoba. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti persoalan yang ada dengan kolaborasi bersama pihak terkait,” katanya.(ari/hm17)