Medan, MISTAR.ID

Seluruh masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya, terutama terkait isu-isu yang dianggap penting dan mendesak. Salah satunya adalah tuntutan 17+8 yang merujuk pada 17 tuntutan utama dan 8 tambahan yang diajukan oleh kelompok mahasiswa dan aktivis.

Hal ini dikatakan Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Agus Suriadi dalam menanggapi aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan, Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi demokratis yang sah.

“Saya melihat tuntutan 17+8 ini berkaitan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, tuntutan dapat mencakup peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, transparansi pemerintah, lingkungan, dan lainnya,” ujarnya kepada Mistar, Selasa (9/9/2025).

Ia menyampaikan, respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut sangat tergantung pada seberapa besar tekanan dari masyarakat dan seberapa relevan tuntutan itu dengan situasi serta kondisi saat ini.

“Jika tuntutan dianggap valid dan mendesak, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan dialog atau negosiasi. Tetapi jika tuntutan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, kemungkinan realisasinya akan meningkat,” ucap Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP USU tersebut.

Di samping itu, Agus menilai situasi ekonomi dan stabilitas politik juga memengaruhi keputusan pemerintah dalam merespons tuntutan.

“Saya merasa, para aktivis perlu memiliki strategi yang jelas, termasuk cara berkomunikasi dengan pemerintah dan membangun aliansi dengan kelompok lain untuk memperkuat suara mereka,” katanya.

Secara umum, ia menyimpulkan bahwa unjuk rasa dan tuntutan masyarakat adalah bagian penting dari proses demokrasi, khususnya pada momentum beberapa waktu belakangan ini.

“Penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan terbuka untuk dialog. Semoga situasi ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan bersama,” ujarnya. (ari/hm25)