Medan, MISTAR.ID

Akademisi dan pengamat politik, Emrus Sihombing, menilai demonstrasi besar yang baru-baru ini terjadi membawa beban besar bagi pemerintah dan DPR. Pasalnya, ada 17 tuntutan utama serta 8 tambahan dari para pengunjuk rasa yang harus direspons dengan bijak.

“Dari 17 tuntutan dan 8 tambahan itu, saya identifikasikan ada yang ditujukan kepada eksekutif dan ada yang ditujukan kepada legislatif. Nah, apakah tuntutan itu direspons oleh pusat kekuasaan, tentu hal itu bisa mengurangi tensi politik kalau memang diwujudkan,” kata Emrus kepada Mistar, Selasa (9/9/2025).

Ia menegaskan, tidak ada jaminan gerakan massa akan berhenti meski DPR sudah bertemu perwakilan mahasiswa dan bahkan menyampaikan permintaan maaf. “Tidak ada jaminan mereda, berlanjut, atau berhenti. Itu sangat tergantung pada dinamika,” ujarnya.

Meski begitu, Emrus menilai permintaan maaf DPR merupakan langkah luar biasa. “Baru kali ini saya mendengar DPR minta maaf, lho. Inilah kebesaran hati DPR,” tuturnya.

Ia menilai, saat seseorang atau institusi meminta maaf, hal itu merupakan respons tertinggi dibandingkan sekadar mengubah kebijakan atau mengikuti keinginan demonstran untuk membuat kebijakan.

Selain itu, ia mencatat adanya komitmen reformasi di tubuh DPR yang dipimpin Puan Maharani. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa suara demonstran telah direspons secara positif.

Lebih lanjut, Emrus menyarankan agar pemerintah maupun DPR tidak alergi terhadap aspirasi publik. “Kalau tuntutan itu menyangkut keadilan dan kesejahteraan umum, terima sajalah, wujudkan saja. Toh, memang tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah menyejahterakan rakyat,” ucapnya.

“Pertanyaannya, kalau mewujudkan itu tentu harus dipertimbangkan dengan aspek politik, ekonomi, dan lainnya. Jadi pemerintah akan melihat apakah itu akan diwujudkan atau tidak melalui pertimbangan dari berbagai aspek, karena tidak ada fenomena politik yang terjadi di ruang hampa,” katanya lagi. (susan)