Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut untuk segera melakukan pembenahan kinerja, seperti BUMD Dhirga Surya. Ia menyoroti unit usaha kilang padi milik Dhirga Surya di Perbaungan yang dinilai tidak optimal karena sejumlah peralatan mangkrak dan kurang terawat.

Yahdi menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar BUMD dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

“Banyak yang harus dibenahi dari BUMD ini, seperti Dhirga Surya yang harus ditingkatkan kualitasnya dan sehatkan kinerjanya. Kita telah meminta sejak saat ini sampai 2026 untuk segera dimaksimalkan,” ujarnya pada Mistar, Jumat (1/8/2025).

Kondisi untuk segera berbenah juga telah disampaikan Yahdi secara langsung ke Dirut Dhirga Surya. “Saya sudah sampaikan kepada Dirut Dhirga Surya untuk membenahi seluruh aset BUMD, termasuk mesin penggiling padi yang berada di Perbaungan, itu mesin buatan Jepang, mesinnya canggih dan bagus, selain dia punya pengeringan dan menyortir, persentase padi patah itu akan kecil ketika menggunakan itu,” ucapnya.

Ia juga menyoroti terkait kor bisnis pada Dhirga Surya, yang seharusnya bisa memantapkan kembali. Jika sebelumnya perhotelan, dan saat ini pada penggilingan pabrik padi, pariwisata, travel. Seharusnya bisa disegerakan untuk dilakukan fokus yang maksimal.

“Ini harus difokuskan, jangan banyak cabang bisnis dulu, yang ada itu dimantapkan dulu, kemudian dibuat bisnis yang tepat. Makanya target pertama itu saya rasa adalah pada penyehatan. Tak usah dulu muluk-muluk dapat untung, yang penting sehatkan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, pada rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, dirinya sudah meminta Koordinator BUMD Sumut untuk melakukan pembenahan ataupun penyehatan dari BUMD.

“Kemarin sudah saya sampaikan kepada Ibu Poppy selaku Koordinator BUMD sekaligus PLT Dirut Aneka Industri dan Jada (AIJ), dari biro perekonomian, penyehatan BUMD ini terlalu lama, bahkan katanya sampai akhir kepemimpinan Gubsu Bobby itu katanya bisa tak sehat. Kita tidak ingin itu terjadi,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta pada tahun 2026, penyehatan BUMD bisa segera dituntaskan. Setidaknya, ada langkah penyehatan, Termasuk pada PT. Perkebunan di Sumut yang terprogram melalui langkah strategis dan tepat.

“Sehingga paling lama pada 2028 nanti BUMD sudah bisa memberikan kontribusi maksimal pada PAD. Karena PAD kita saat ini tidak longgar,” kata Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Ia memaparkan, saat ini PAD untuk Sumut hanya beberapa, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Sumber kita saat ini terbatas, sejak UU nomor 1 Tahun 2022, apalagi ada ketentuan opsen pajak, kemudian pajak yang dibagi ke kabupaten/kota, maka ruang kita ini semakin tidak longgar,” ucap Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut tersebut.

Yahdi menyampaikan, beberapa kontribusi PAD lainnya juga melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Akhir Permukaan (PAP), Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dan beberapa retribusi daerah lainnya.

“Jadi yang ruang yang bisa dilonggarkan itu kontribusi BUMD, kontribusinya sebenarnya itu besar, cuma saja tidak maksimal. Selama ini kontribusi yang besar cuma Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi, itupun Tirtanadi masih kehilangan airnya 30 persen. Itu juga harus ditekan juga,” ujarnya.

Ia menerangkan, saat ini Bank Sumut masih sekitar Rp300 miliar lebih untuk memberikan kontribusi PAD, sementara AIJ, PT. Perkebunan Sumut tidak maksimal dalam kontribusi pemberian PAD untuk Sumut.

“Kalau PT. Perkebunan sama sekali tidak ada, bahkan rugi, AIJ apa lagi, makanya kita minta BUMD cepat disehatkan, kita tak mau ini menjadi masalah prestasi Gubsu ke depan. Kita ingin visi misi beliau berjalan, dan itu harus kuat pendapatan fiskal nya, salah satu peluang PAD itu ya dari BUMD,” katanya.

Lebih lanjut, Yahdi menjelaskan, pada tahun 2020 dan 2021 pihaknya sudah mengingatkan, kesehatan BUMD, namun hingga saat ini belum tuntas dengan berbagai alasan.

“Contohnya lagi seperti PT Perkebunan Sumut, menanam cabai dengan modal Rp8 miliar, tapi habis, karena tidak tepat pengelolaannya. Karena seharusnya fokus utama lahannya itu sawit, bukan cabai,” ucapnya.

Bahkan, sambung Yahdi, sumber produksi di PT Perkebunan sawit, tapi ada tanaman ubi, padahal penanaman cabai yang sebelumnya dilakukan sudah gagal.

“Itupun penanaman ubi disewakan pada pihak ketiga, bagaimana ceritanya sebuah perkebunan 1.000 hektare disewakan pihak ketiga untuk tanam ubi dengan alasan replanting. Itukan tanaman muda, dilaga pulak sama ubi, makanya itu kerdil-kerdil bibit sawit yang baru ditanam itu,” katanya. (ari/hm25)