Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Lambok Andreas Simamora, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut untuk lebih berinovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Menurutnya, salah satu kendala terbesar dalam peningkatan pendapatan pajak adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Pasalnya, masyarakat kerap tidak memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan merasa hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

“Saya rasa masyarakat kerap merasa belum terpenuhi haknya. Sebab masih banyak jalan rusak, fasilitas publik terbatas, dan infrastruktur yang tidak memadai. Sehingga mereka merasa tidak mendapat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar,” ujarnya pada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (10/9/2025).

Politisi Hanura tersebut mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, Bapenda harus lebih inovatif dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui program edukasi.

“Bapenda harus bisa menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih personal dan edukatif. Jika selama ini mereka merasa tidak ada yang peduli atau memahami kebutuhan mereka, maka sudah saatnya Bapenda melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan lebih mendalam,” ucapnya.

Ia menilai, jika masyarakat merasakan adanya perubahan yang nyata, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, maka mereka akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

“Pajak itu bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi untuk masa depan daerah kita. Jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan pendidikan yang berkualitas adalah hasil dari dana pajak yang kita bayar. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka berperan dalam membangun daerahnya,” ujarnya.

Namun, Lambok juga menyadari bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Banyak warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada memenuhi kewajiban pajak mereka.

Oleh karena itu, Lambok mengusulkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa memberatkan kondisi ekonomi mereka.

“Bagi banyak masyarakat, ekonomi masih menjadi masalah utama. Kami di DPRD Sumut juga terus mencari cara agar beban pajak bisa lebih ringan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran atau bahkan insentif bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pencapaian kesejahteraan bersama melalui pajak tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pajak bukan hanya masalah yang harus ditangani pemerintah. Ini adalah masalah kita semua. Pemerintah harus mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat harus memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dengan begitu, kita bisa saling mendukung untuk kemajuan bersama,” katanya.

Ia juga berharap Bapenda Sumut dapat lebih terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan rasa kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka.

“Kepercayaan itu sangat penting, jika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan dengan baik untuk kepentingan umum, mereka pasti akan lebih rela untuk berkontribusi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pada dasarnya Komisi C DPRD Sumut akan terus mendorong inovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga seluruh pihak dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam membangun Sumut yang lebih maju dan sejahtera.

“Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, kita yakin bahwa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pajak dapat diatasi, dan Sumut akan semakin berkembang untuk masa depan yang lebih cerah,” katanya. (Ari/hm17)