Medan, MISTAR.ID

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumatera Utara (Sumut) masih menghadapi kendala serius, terutama soal ketersediaan data dan anggaran penanganan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwanti, menyebut data yang tercatat di aplikasi Simfoni (Sistem Informasi Online) milik Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) hanya empat kasus. Sementara itu, Polda Sumut mencatat 26 kasus korban TPPO perempuan.

Ia menjelaskan data TPPO dan TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) ini merupakan fenomena gunung es. Di mana kasus yang terekam hanya yang kecil dan yang muncul di permukaan.

“Tapi kami yakin di bawah itu banyak kasusnya, tetapi banyak juga yang tidak melapor. Termasuk ilegal-ilegal yang berhasil pulang, tapi tanpa sepengetahuan kami, itu juga ada,” katanya saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (25/9/2025).

Dwi menuturkan banyak keluarga baru melapor setelah korban berada di luar negeri, bahkan ketika diminta uang tebusan oleh pelaku. Salah satunya dialami seorang warga Sumut bernama Azwar, yang awalnya dikira bekerja sebagai penyanyi di Malaysia, namun kemudian diketahui sudah berada di Kamboja.

Ia menjelaskan, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO bekerja melalui empat bidang utama. Sub Gugus pencegahan dikoordinasi P3AKB, rehabilitasi kesehatan dan sosial ditangani Dinas Sosial, sementara penegakan hukum dilakukan kepolisian dan pengadilan. Gugus tugas ini diketuai Dinas Ketenagakerjaan.

Pada akhir 2024, kata Dwi, tercatat 1.822 kasus kekerasan, termasuk TPPO dan TPKS, di aplikasi Simfoni. Menurutnya, angka ini sangat kecil dibanding kasus sebenarnya yang tidak dilaporkan. Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan kementerian, kedutaan besar, serta aparat penegak hukum agar penanganan TPPO berjalan lebih efektif. (Susan/hm18)