Jenewa, MISTAR.ID

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantau aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir.

Melalui Kantor Hak Asasi Manusia (OHCHR), PBB menyerukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi tersebut.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam pernyataannya di situs resmi PBB, Selasa (2/9/2025).

Shamdasani menegaskan bahwa PBB memantau dengan saksama berbagai tindak kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujarnya.

Sorotan PBB pada Aparat Keamanan

OHCHR mengingatkan bahwa aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai standar internasional.

Selain itu, kebebasan pers juga harus dijamin. “Media harus diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” kata Shamdasani.

Rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar telah menelan sedikitnya enam korban jiwa. Para tokoh masyarakat menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan menyampaikan pendapat secara damai.

Respons Pemerintah Indonesia

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggotanya yang bertindak berlebihan.

“Presiden sudah arahkan, kalau ada tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa. Dan kepolisian saat ini tengah menjalankan instruksi tersebut,” kata Hasan di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Hasan menambahkan, pemerintah memberi perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran selama aksi demonstrasi. “Tanpa surat dari PBB pun, pemerintah sudah memberikan atensi,” ujarnya.

Seruan Dialog

Shamdasani kembali menekankan pentingnya langkah strategis dalam merespons aspirasi publik. “Kami mengikuti secara cermat rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam konteks demonstrasi berskala nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab aspirasi publik,” tuturnya. (**/hm16)