Pyongyang, MISTAR.ID

Korea Utara (Korut) kembali menunjukkan kekuatan militernya dengan meluncurkan beberapa rudal balistik jarak pendek, Rabu (22/10/2025). Ini menjadi uji coba rudal pertama sejak Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menjabat pada Juni lalu.

Menurut laporan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, peluncuran dilakukan dari wilayah Junghwa, Provinsi Hwanghae Utara, sekitar pukul 08.10 pagi waktu setempat (GMT Selasa malam). Proyektil yang ditembakkan diyakini merupakan rudal balistik jarak pendek.

Peluncuran ini terjadi hanya sepekan menjelang pertemuan para pemimpin negara anggota APEC di Gyeongju, Korea Selatan, yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Peluncuran rudal ini memperkuat kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Korea Utara sebelumnya memamerkan rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru mereka, Hwasong-20, yang disebut-sebut memiliki jangkauan serang 'tanpa batas'. Parade militer tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari Rusia dan China.

Pada September lalu, Pyongyang juga melaporkan keberhasilan uji coba mesin berbahan bakar padat untuk rudal jarak jauh. Media pemerintah menyebut itu merupakan uji coba kesembilan dan terakhir, mengindikasikan peluncuran ICBM baru secara penuh mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

Rudal berbahan bakar padat menjadi perhatian karena lebih mudah dimobilisasi dan diluncurkan secara cepat dibandingkan rudal berbahan bakar cair, serta lebih sulit dideteksi oleh intelijen.

Meski menunjukkan kekuatan militer, Pyongyang juga memberi sinyal terbuka terhadap kemungkinan negosiasi. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikabarkan bersedia membuka dialog dengan Amerika Serikat, meski tetap menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan persenjataan nuklirnya.

Presiden Trump pun menyampaikan harapannya untuk bertemu kembali dengan Kim Jong Un dalam waktu dekat. Sebelumnya, keduanya telah bertatap muka dalam tiga kali pertemuan tingkat tinggi, meskipun perundingan terakhir di Hanoi pada 2019 gagal membuahkan hasil karena perbedaan pandangan terkait denuklirisasi dan pencabutan sanksi. (hm24)