Dairi, MISTAR.ID

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan lindung Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, beroperasi bebas. Kegiatan ilegal ini diduga kuat dibiarkan aparat dan pemerintah, bahkan disebut-sebut dilindungi oknum tertentu.

Keterangan tersebut disampaikan B. Naibaho, seorang warga pemerhati lingkungan yang turun langsung ke lokasi pada awal Juni 2025. Kepada Mistar, Jumat (20/6/2025), Naibaho mengungkapkan bahwa aktivitas PETI berlangsung secara masif dan terbuka.

“Aktivitas PETI itu bebas sekali. Menurutku itu tidak luput dari bekingan oknum aparat karena dilakukan secara bebas dan terbuka. Sedikit pun tidak tersentuh hukum, dan pemerintah kayaknya tutup mata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat dirinya bersama tim menyusuri area hutan lindung, mereka menemukan ratusan orang tengah menambang emas dengan menggunakan mesin pengebor, mesin penggiling, dan peralatan berat lainnya. Bahkan, para pelaku PETI tersebut diketahui mendirikan gubuk dan menginap di lokasi tambang.

Menurut Naibaho, metode penambangan yang dilakukan sangat membahayakan. Para pelaku menggali lubang-lubang terowongan dengan kedalaman ratusan meter, tanpa prosedur keamanan atau pengawasan profesional. Situasi ini, menurutnya, menciptakan potensi bencana besar seperti longsor dan keruntuhan tanah, yang dapat memakan korban jiwa.

“Penambangan dilakukan secara suka-suka. Lubang-lubang digali sedalam mungkin tanpa struktur yang aman. Kalau ini terus dibiarkan, tinggal tunggu waktu saja bencana besar terjadi,” jelasnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan informasi dari warga sekitar, telah beredar kabar adanya korban jiwa akibat tertimbun longsor saat menambang. Namun isu tersebut, kata Naibaho, terkesan sengaja ditutup-tutupi.

“Sesuai informasi yang saya terima dari warga, katanya sudah ada yang jadi korban. Tapi isu itu tertutup rapi,” terangnya.

Melihat bahaya yang mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat, Naibaho mendesak agar pemerintah pusat turun tangan langsung. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Mabes Polri segera mengirimkan tim investigasi ke lokasi.

“Pemerintah pusat harus segera ambil sikap. Jangan sampai ada nyawa melayang baru sibuk bereaksi. Ini sudah darurat,” katanya. (manru)