Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menindak tegas 200 penunggak pajak besar dengan total kewajiban mencapai Rp50–60 triliun. Nama-nama pengemplang pajak ini sudah tercatat dan terkait kasus sengketa pajak yang inkrah di pengadilan.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Dalam waktu dekat akan kita tagih, dan mereka tidak akan bisa lari," tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan kementerian/lembaga, untuk memastikan para pengemplang pajak tidak lolos. Purbaya juga berjanji memperbaiki Coretax dalam satu bulan ke depan agar penagihan pajak lebih optimal.

Meski rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sudah ada dalam RKP 2025, pembentukan badan ini belum diputuskan karena Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu akan segera berpindah posisi. Keputusan akhir akan bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya juga melaporkan APBN defisit Rp321,6 triliun per Agustus 2025, setara 1,35 persen dari PDB. Pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun, berasal dari pajak Rp1.330 triliun, kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak Rp306,8 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun.

Menteri Keuangan menekankan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga penerimaan pajak meningkat secara alami. "Kalau ekonominya tumbuh cepat, otomatis pajaknya juga akan lebih baik," jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam RKP 2025, yang menekankan optimalisasi pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, BLT, program sosial, dan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.(*)