Jakarta, MISTAR.ID

Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk kelapa sawit menuai sorotan dari kalangan pengusaha. Kebijakan ini disebut berpotensi menekan harga crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) petani.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengaku belum menerima informasi resmi terkait wacana tersebut. Ia khawatir, jika DMO diterapkan untuk mendukung program bahan bakar biodiesel B50, maka dampaknya akan langsung terasa pada harga sawit di dalam negeri.

“Kami belum dapat penjelasan resmi dari ESDM. Tapi jika porsi DMO dinaikkan, otomatis harga CPO dalam negeri akan tertekan, begitu juga TBS di tingkat petani,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebagai gambaran, harga CPO dunia untuk kontrak Oktober tercatat 4.312 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17,04 juta per ton. Penurunan harga dalam negeri dikhawatirkan akan membuat margin pelaku usaha semakin kecil.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa wacana DMO sawit masih sebatas opsi untuk menekan ekspor dan memenuhi kebutuhan B50.

“Salah satu alternatifnya adalah mengatur keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. DMO adalah salah satu instrumennya, tapi masih dalam tahap opsi,” katanya. (hm24)