Medan, MISTAR.ID

Pemerintah berencana menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura dan mengalihkan pasokan ke Amerika Serikat (AS) serta Timur Tengah mulai November 2025.

Menanggapi kebijakan ini, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menilai, keputusan tersebut harus dikaji secara komprehensif karena menyangkut stabilitas pasokan dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, perubahan negara pemasok BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi politik dagang, tetapi juga harus menguntungkan secara ekonomi nasional.

"Impor BBM dari AS merupakan bagian dari negosiasi tarif untuk menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Namun, prinsipnya, kebijakan ini harus memberikan harga yang bersaing dan pasokan yang stabil," ujarnya kepada Mistar, Rabu (14/5/2025).

Gunawan juga menyoroti kekhawatiran sebagian pihak soal potensi terganggunya pasokan BBM. Namun, ia menegaskan yang terpenting adalah menjaga agar tekanan terhadap APBN tidak meningkat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa 54-59 persen impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.

Pemerintah berencana menguranginya secara bertahap hingga nol persen dalam waktu enam bulan mendatang. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari perjanjian dagang dengan AS, yang mencakup pembelian produk seperti crude oil, BBM, dan LPG.

Bahlil menambahkan, meski harga BBM dari Singapura saat ini seharusnya lebih murah, pengalihan impor juga mempertimbangkan aspek kerja sama strategis jangka panjang.

“Ini bukan sekadar soal harga, tapi juga diplomasi dan posisi Indonesia dalam perdagangan global,” tutur Gunawan. (amita/hm25)