Toba, MISTAR.ID

Wakil Bupati (Wabup) Toba, Murphy Sitorus, menekankan pentingnya transparansi, kolaborasi, dan kehati-hatian dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam sosialisasi kepada ratusan kepala desa dan lurah se-Kabupaten Toba di Sopo Parsaoran Tambunan, Kecamatan Balige, Senin (5/5/2025), ia menyampaikan 8 prinsip yang bisa dijadikan pedoman bagi kepala desa (kades) agar terhindar dari penyimpangan.

Menurut Murphy, kunci utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintahan harus dijalankan oleh orang-orang kompeten dan memahami aturan dasar dalam mengelola anggaran, serta program-program pembangunan.

Lanjutnya, kades diminta lebih berhati-hati menggunakan dana desa. Kesalahan kecil dalam administrasi atau ketidaksesuaian dalam perencanaan bisa membuat kades terjerat masalah hukum.

Dalam hal perencanaan anggaran, Murphy meminta setiap desa mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

“Perencanaan yang tertata dan berbasis dokumen akan memperkuat legalitas, sekaligus fokus pada program,” kata Murphy.

Pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses keuangan, serta melibatkan masyarakat secara aktif juga menjadi poin penting.

Murphy mengimbau kepala desa agar tidak segan-segan meminta penjelasan kepada Organisasi Perangkat Daerah atau instansi yang berwenang bila menemui hal-hal yang belum dipahami.

“Langkah ini penting untuk mencegah salah arah dalam pelaksanaan program,” ucapnya.

Selain itu, ia mengajak kades agar bekerja terbuka. Tidak sepihak. “Perlu ada keterlibatan luas dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” tuturnya.

Poin selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa lainnya.

Musyawarah desa, menurut Murphy, menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan bukan hanya menciptakan rasa memiliki, tapi juga menjadi kontrol sosial agar tidak terjadi penyelewengan.

"Kalau delapan hal ini dijalankan dengan baik, saya yakin desa bisa tumbuh secara sehat dan terhindar dari jeratan hukum. Mari kita bangun desa dengan integritas dan gotong royong," kata Murphy. (nimrot/hm20)