Deli Serdang, MISTAR.ID

Kasus lima siswa SMA Jaya Krama Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga mengedarkan dan mengkonsumsi ganja di lingkungan sekolah kembali mencuat. Pihak yang disebut sebagai Kepala Sekolah, Meutia Intan Sari, membantah namanya terkait jabatan tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan terkait pemberitaan kasus tersebut, Meutia menegaskan dirinya bukan kepala sekolah yang dimaksud. “Nama kepseknya Misnah Intan Sari, Pak,” tulis Meutia melalui pesan WhatsApp, Rabu (5/11/2025) malam.

Dalam percakapan yang sama, Meutia juga menjelaskan foto yang beredar dan disebut menggambarkan siswa meminta ampun kepada orang tua bukan terkait kasus narkotika, melainkan acara sungkeman. Ia juga sempat mengingatkan wartawan agar berhati-hati dalam pemberitaan dengan menyebut UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tak hanya itu, Meutia turut mengirimkan nama dan nomor telepon seseorang yang ia klaim sebagai Ketua Dewan Pers Jakarta. Namun setelah dikonfirmasi, orang tersebut diketahui merupakan seorang wartawan dari salah satu harian terbitan Medan, bukan pejabat Dewan Pers di Jakarta.

“Bapak belajar dulu sebelum buat berita, sama bapak ini ya,” tulis Meutia kepada wartawan melalui WhatsApp.

Ia kemudian menambahkan pesan yang bernada sindiran, agar nama yang disebut sebagai kepala sekolah sebenarnya, Misnah, “tidur nyenyak malam ini dan mimpi indah.”

Meutia menyarankan agar wartawan menanyakan informasi lebih lanjut kepada kepala sekolah sebelumnya, tanpa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai jabatan resminya di SMA Jaya Krama.

Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber di lingkungan sekolah, nama Meutia Intan Sari disebut telah tercantum dalam ijazah lulusan siswa SMA Jaya Krama, sehingga publik menduga bahwa yang bersangkutan memang menjabat kepala sekolah.

Sebelumnya, lima siswa SMA Jaya Krama kedapatan mengkonsumsi dan mengedarkan ganja di lingkungan sekolah usai kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 hijriah pada Jumat (19/9/2025).

Para siswa tersebut hanya diberikan sanksi peringatan dan imbauan agar tidak mengulangi perbuatannya, tanpa dilaporkan ke pihak berwenang. Kasus ini masih menjadi sorotan masyarakat yang menilai perlu adanya transparansi dan ketegasan pihak sekolah dalam menangani pelanggaran berat di lingkungan pendidikan. (sembiring)