Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ebenejer Sitorus, mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menanggung biaya pendidikan gratis bagi untuk SD dan SMP.

“Kita mendukung, putusan MK itu pasti ditunggu masyarakat yang kesulitan membiayai uang sekolah anak. Namun, perlu diperhatikan juga bagaimana nasib sekolah swasta,” ujarnya pada Mistar, Senin (2/6/2025).

Politikus dari Partai Hanura ini menegaskan bahwa pemerintah, melalui kementerian terkait, harus segera menyusun strategi untuk menangani dampak dari putusan tersebut terhadap sekolah swasta, yang selama ini bergantung pada iuran siswa untuk biaya operasional.

“Jangan sampai kebijakan ini menyebabkan sekolah swasta kolaps karena tidak adanya sumber dana pengganti. Ini bisa berdampak besar pada dunia pendidikan secara nasional,” tuturnya tegas.

Ia menambahkan, 80 persen biaya operasional sekolah swasta—termasuk gaji guru—berasal dari uang sekolah yang dikumpulkan dari peserta didik. Oleh karena itu, jika pelarangan pungutan diberlakukan secara menyeluruh tanpa solusi, maka sekolah swasta sangat berpotensi tutup.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut itu mendorong agar pemerintah segera mengkaji skema pendanaan alternatif, baik dari pusat maupun daerah, agar sekolah swasta tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan.

“Sekolah negeri dan swasta memiliki hak yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah daerah harus cepat tanggap menyikapi putusan ini dengan langkah yang komprehensif,” ucapnya.

Ebenejer juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi perubahan sistem pembiayaan pendidikan ini, agar tidak menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan.

“Kalau dibiarkan tanpa solusi yang cepat, kita khawatir sekolah swasta terancam tutup, dan menambah persoalan baru. Untuk itu kita berharap kolaborasi dalam penanganan putusan MK dalam meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan,” tuturnya berharap. (ari/hm27)