Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyoroti aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Labuhan Angin, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, yang dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya namun kini terbengkalai. Fasilitas bernilai miliaran rupiah itu dibiarkan rusak tanpa dimanfaatkan oleh nelayan.

Hal tersebut disampaikan Masinton didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Ridsam Batubara, saat menerima kunjungan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Irvan Armana, dan jajaran di rumah dinas Bupati, Rabu (10/9/2025).

“Bangunan PPI itu dibuat untuk kepentingan nelayan, tetapi saat ini tidak dimanfaatkan sehingga mangkrak tanpa adanya aktivitas. Padahal itu dibangun dari uang rakyat, tapi tidak diprioritaskan untuk rakyat,” ujar Masinton.

Masinton menilai tidak adanya perencanaan dan mekanisme operasional yang jelas membuat pembangunan PPI tidak tepat sasaran. Kondisi ini, katanya, turut menjadi penyebab kemiskinan nelayan di Tapteng masih tinggi.

Meski begitu, Masinton menyambut baik penetapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPN Sibolga. Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap aktivitas nelayan.

“Pemkab Tapteng akan terus berupaya menjalankan program-program pembangunan bagi nelayan,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai, dengan tingginya aktivitas bongkar muat ikan di PPN Sibolga, status pelabuhan berpeluang ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

“Jika PPN Sibolga naik kelas menjadi PPS, maka nomenklaturnya akan berubah menjadi PPS Sarudik Tapteng,” jelasnya.

Dukungan dari PPN Sibolga

Kepala Pelabuhan PPN Sibolga, Irvan Armana, berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapteng untuk mempercepat penetapan WKOPP sehingga tidak menimbulkan gesekan dengan para pelaku usaha di sekitar pelabuhan.

Ia menjelaskan, WKOPP mencakup daratan dan perairan sebagai pusat operasional pelabuhan, mulai dari aktivitas sandar, bongkar muat ikan, hingga pengelolaan sumber daya perikanan.

“Wilayah ini mencakup fasilitas dasar seperti dermaga, alur pelayaran, hingga area fungsional dan penunjang yang mendukung operasional pelabuhan, termasuk akses jalan dan kawasan nelayan,” ujarnya. (feliks/hm16)