Bupati Asahan: Insentif Pajak Daerah Dorong Investasi Pelaku Usaha di Asahan

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin. (Foto: Perdana/Mistar)
Asahan, MISTAR.ID
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kebijakan insentif pajak daerah yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan membuka ruang baru bagi masuknya investasi di daerah, termasuk di Kabupaten Asahan.
“Skema insentif yang digagas Pemprovsu memungkinkan pemerintah kabupaten Asahan memberikan keringanan pajak, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada investor. Nilai potongan pajak tersebut nantinya akan dikompensasi kembali oleh Pemprov melalui mekanisme Barang Kena Pajak (BKP),” kata Taufik.
Menurutnya, kebijakan ini dipandang strategis dalam mendorong realisasi target investasi Sumut sebesar Rp53 triliun dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang ditargetkan mencapai 6,8 persen hingga 7,2 persen.
Taufik menegaskan insentif fiskal bukan hanya soal keringanan administrasi, melainkan instrumen nyata yang bisa menciptakan iklim usaha lebih kondusif.
Dengan adanya kebijakan ini, Asahan berharap dapat menarik minat investor untuk masuk ke sektor-sektor unggulan daerah.
“Bagi kami, insentif pajak ini adalah pemicu lahirnya investasi berkualitas. Kami ingin modal yang masuk benar-benar produktif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pelayanan publik yang terus kami perbaiki, Asahan siap menjadi daerah ramah investasi,” ujarnya.
Sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan menjadi prioritas pembangunan Asahan. Kehadiran investor diharapkan mempercepat hilirisasi hasil perkebunan, memperluas rantai pasok, memperkuat daya saing UMKM, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Kemudian, kebijakan ini sejalan dengan visi Pemkab Asahan dalam mewujudkan daerah yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.
Menurutnya, investasi harus diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga benar-benar memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Ekonomi yang tumbuh tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik. Pertumbuhan harus kita pastikan menyentuh kehidupan rakyat, dari UMKM hingga pekerja di lapangan,” tutur Taufik. (perdana/hm20)