Sibolga, MISTAR.ID

Puluhan mahasiswa-mahasiswi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Sibolga, Jalan S Parman, Senin (1/9/2025).

Mereka membawa spanduk bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi, Mahasiswa Menggugat” sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tunjangan mewah anggota DPR RI.

Massa aksi berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga–Tapanuli Tengah (Tapteng), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sibolga–Tapteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sibolga–Tapteng, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.

Orator aksi, Rahmad Hidayat Panggabean bersama Wali Okto, Lena, dan Irsan Palupi secara bergantian menyerukan agar anggota DPR RI lebih peka terhadap kondisi rakyat.

“Jangan hanya memikirkan diri sendiri dengan menaikkan anggaran, termasuk tunjangan mewah,” kata Hidayat.

Selain menolak tunjangan DPR, mahasiswa juga menuntut Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) untuk mundur, karena dinilai gagal mengawal kebebasan berpendapat, yang kerap berujung jatuhnya korban.

Wali Okto menyebut, situasi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja, termasuk di Sumut, di mana sejumlah mahasiswa menjadi korban aksi demonstrasi di Medan.

Irsan Palupi mendesak DPRD Sibolga agar meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat serta mengevaluasi kinerja dewan dalam menyerap aspirasi rakyat.

Lena menambahkan, DPRD Sibolga juga diminta memperketat pengawasan terhadap maraknya praktik ilegal seperti bom ikan, pukat trawl, perjudian, dan tawuran yang menghambat pertumbuhan ekonomi serta merusak keamanan masyarakat.

Aksi mahasiswa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Sibolga, Ansyar Afandi, bersama anggota dewan dan Kapolres AKBP Eddy Inganta.

Afandi menegaskan bahwa DPRD Sibolga tidak mengusulkan kenaikan tunjangan mewah, bahkan telah melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran hingga 50 persen akibat defisit.

“Kami sudah diamanahkan masyarakat untuk menampung aspirasi. Kota Sibolga tetap aman dan damai tanpa aksi anarkis,” ujar Afandi. (feliks/hm16)