Simalungun, MISTAR.ID

Rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari di Kabupaten Simalungun hingga kini masih menunggu hasil survei terhadap pendapat orang tua siswa. Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diberlakukan secara tiba-tiba tanpa mendengar suara masyarakat.

“Kita sudah menyampaikan informasi ke setiap kecamatan. Jadi kebijakan ini tidak serta-merta diterapkan, kita lihat dulu hasil persentasenya,” ujar Anton, didampingi Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, usai rapat paripurna di DPRD Simalungun, Senin (8/9/2025).

Anton menjelaskan bahwa kuesioner telah disebarkan kepada orang tua siswa tingkat SD dan SMP sebagai bagian dari penjaringan aspirasi masyarakat. Hasil survei tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan apakah sistem sekolah lima hari layak diterapkan di wilayah Habonaron do Bona.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan berarti dalam proses persiapan. Terlebih, program sekolah lima hari merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.

“Tidak ada kendala. Kalau masyarakat lebih banyak yang menyetujui, maka akan kita laksanakan,” kata Anton menambahkan.

Meski demikian, Anton belum dapat memastikan waktu pasti pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Simalungun.

“Kalau itu, nanti kita lihat lagi,” tuturnya mengakhiri. (indra/hm27)