Medan, MISTAR.ID

Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan Sumut memprioritaskan pelaksanaan program sekolah gratis di Pulau Nias terlebih dahulu, padahal program ini diklaim berlaku untuk seluruh wilayah Sumut.

“Kenapa pelaksanaannya dimulai dari Nias, sementara yang disampaikan ke publik adalah untuk seluruh Sumatera Utara? Ini perlu dijelaskan,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Sumut, Selasa (15/7/2025).

Menurut politisi PAN tersebut, jika pelaksanaan program memang belum menyeluruh, seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

“Sekarang masyarakat menanti pelaksanaan program sekolah gratis ini. Kalau tidak disosialisasikan dengan jelas, bisa timbul polemik antara orang tua murid dan pihak sekolah, khususnya soal pembayaran SPP,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi. Ia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari warga saat kegiatan sosialisasi perda (Sosper) dan reses mengenai kepastian pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.

“Sering masyarakat bertanya, kapan sekolah gratis itu dimulai? Kenapa hanya Nias yang jadi prioritas? Hal ini harus disampaikan secara konkret kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ucap politisi Gerindra tersebut.

Alasan Nias Jadi Prioritas

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan Pulau Nias dipilih karena termasuk wilayah kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sehingga menjadi prioritas dalam penyaluran anggaran yang tersedia.

“Nias termasuk wilayah 3T. Jadi, anggaran yang ada akan kami fokuskan ke sana terlebih dahulu. Pelaksanaannya pun direncanakan pada semester dua tahun ajaran mendatang,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, program sekolah gratis baru akan mulai berjalan pada awal tahun 2026, seiring dengan dimulainya tahun ajaran 2026/2027. Untuk saat ini, anggaran masih dalam tahap perencanaan.

“Anggarannya akan masuk ke tahun 2026, karena program ini dilaksanakan pada semester dua. Saat ini masih dalam proses penyusunan. Ini adalah salah satu program prioritas Gubernur melalui Dinas Pendidikan,” tuturnya. (ari/hm24)