Jakarta, MISTAR.ID

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menginstruksikan siswa masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB. Kebijakan ini dinilai tidak lazim dan tidak sejalan dengan praktik pendidikan di negara-negara lain.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyebut bahwa kebijakan tersebut tidak umum di tingkat global. “Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi Jabar ini di luar kelaziman internasional. Malaysia, Cina, Amerika Serikat rata-rata masuk sekolah sekitar 07.30 pagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).

Ia menambahkan, “Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 08.00 pagi. Lalu Singapura dan Jepang masuk pukul 08.30 pagi.”

Satriwan menekankan bahwa negara-negara tersebut juga menjalankan pola belajar lima hari, dari Senin hingga Jumat. Hal ini serupa dengan kebijakan yang diajukan Dedi Mulyadi, namun dengan jam masuk yang lebih siang. “Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang,” ucapnya.

Satriwan mengingatkan adanya risiko implementasi kebijakan ini. Ia mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah memberlakukan masuk sekolah pukul 05.00 pagi. Namun, akhirnya merevisi kebijakan tersebut karena banyak kendala di lapangan.

Menurutnya, masuk sekolah lebih awal berpotensi menyulitkan siswa dan guru. Misalnya jarak tempuh ke sekolah, minimnya kendaraan umum di pagi buta, serta faktor keamanan karena kondisi jalan yang masih gelap. “Bagi orang tua yang punya anak cukup banyak, lebih merepotkan lagi sebab harus membagi perhatian penyiapan lebih awal,” tuturnya.

Satriwan memahami niat Gubernur Dedi untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Tapi, mempercepat jam masuk sekolah tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan semangat belajar atau kedisiplinan siswa. Ia mengkritik bahwa kebijakan tersebut tidak berbasis pada penelitian atau data yang kuat.

“P2G menilai kebijakan pendidikan oleh Kang Dedi Mulyadi selama ini belum berdasarkan evidence based policy dan research based policy. Sehingga rapuh secara konseptual dan rentan untuk berubah secara drastis karena tidak kuat,” katanya.

Ia juga mewanti-wanti potensi efek negatif dari kebijakan ini. Siswa yang kelelahan akibat jam sekolah yang terlalu pagi bisa melampiaskannya dalam aktivitas yang tidak sehat pada akhir pekan.

“Anak bisa saja melampiaskan kelelahan di sekolah itu pada hari Sabtu dan Minggu dengan aktivitas yang negatif dan destruktif seperti nongkrong, tawuran, dan bentuk pelampiasan lainnya. Ini semua harus diantisipasi oleh semua pihak,” ucap Satriwan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar seluruh jenjang pendidikan di Jawa Barat menerapkan jadwal belajar dari Senin hingga Jumat, serta jam masuk mulai pukul 06.00 WIB. Ia mengklaim kebijakan tersebut pernah diterapkannya saat menjabat Bupati Purwakarta.

“Saat jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” ujar Dedi. (hm20)