Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Kronologi Singkat Penangkapan

OTT dilakukan di kantor Kemnaker pada Rabu malam. Dalam operasi ini, KPK mengamankan sekitar 10 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk Wamenaker Noel. Selain itu, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan puluhan kendaraan mewah, seperti mobil dan sepeda motor, yang kini tengah didata untuk keperluan penyelidikan.

Profil Singkat Immanuel Ebenezer

Immanuel Ebenezer dikenal sebagai aktivis dan relawan politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Jokowi Mania (JoMan) dan belakangan aktif dalam barisan pendukung Prabowo–Gibran. Ia dilantik sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024.

Laporan kekayaan terakhir (LHKPN) menunjukkan total harta Noel mencapai Rp 17,6 miliar, yang sebagian besar berupa aset properti dan kendaraan mewah.

Fokus Dugaan Korupsi

KPK menyatakan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 yang diduga dilakukan oleh pejabat di Kemnaker. Penyelidikan awal mengarah pada adanya aliran dana ilegal yang dikumpulkan dari para pemohon sertifikasi. KPK tengah mendalami keterlibatan pejabat lain serta jalur distribusi dana tersebut.

Reaksi Politik dan Publik

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil (PKS), menyebut penangkapan Wamenaker ini sebagai "gol bunuh diri" bagi kabinet, terutama karena Presiden sebelumnya menegaskan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah KPK sebagai bukti bahwa lembaga tersebut masih independen dan bekerja tanpa pandang bulu.

Dampak dan Implikasi

- Pemerintahan: Kepercayaan publik terhadap kabinet yang baru terbentuk bisa terganggu, terutama jika kasus ini tidak ditangani secara transparan.

- Birokrasi: Terungkapnya kasus ini membuka pertanyaan besar terkait transparansi dan pengawasan dalam sertifikasi K3, yang merupakan bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.

- Dunia Usaha: Jika praktik pemerasan benar terjadi, hal ini berpotensi menambah beban biaya perusahaan dan menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif.

Proses Hukum Selanjutnya

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Fokus penyidikan selanjutnya akan meliputi pelacakan aliran dana, pemeriksaan pihak terkait, dan upaya pemulihan aset negara jika terbukti terjadi tindak pidana korupsi.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan keterangan resmi dari KPK dan laporan media nasional. Redaksi akan memperbarui informasi apabila terdapat perkembangan terbaru dari penyidikan, pernyataan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, atau keputusan hukum yang relevan. (*)