Jakarta, MISTAR.ID

Ribuan calon jemaah haji jalur furoda harus menelan kekecewaan mendalam setelah pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa haji furoda 2025. Keputusan mendadak ini menimbulkan dampak serius, tak hanya bagi jemaah yang telah bersiap berangkat ke Tanah Suci, tetapi juga bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terlanjur menggelontorkan dana besar untuk berbagai kebutuhan teknis.

Salah satu calon jemaah, Naufal (31), mengaku telah mendaftar bersama istrinya sejak bulan Ramadan melalui biro travel resmi. Ia menyebut keduanya telah menyetor ratusan juta rupiah dan mengikuti seluruh rangkaian manasik. Namun, hingga mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji, visa yang dinantikan tak kunjung terbit.

“Pihak travel belum memberikan kepastian. Mereka masih berupaya hingga tenggat 31 Mei. Jika memang visanya gagal, kami ikhlas. Tapi kami juga berharap ada pengembalian dana secara utuh,” kata Naufal, Kamis (29/5/2025).

Meski memahami adanya potongan biaya atas layanan yang telah diberikan, Naufal berharap pihak travel tetap bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap para jemaah yang terdampak.

Pukulan paling berat justru dialami PIHK. Banyak di antara mereka telah membayar penuh layanan akomodasi dan transportasi, termasuk di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masa’ir), dengan asumsi visa akan diterbitkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Sebagian besar travel sudah booking hotel dan tiket pesawat. Bahkan ada yang meng-upgrade penginapan dari bintang 3 ke bintang 5 demi kenyamanan jemaah,” ungkap Abdullah Mufid Mubarok, Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI.

Beberapa biro bahkan sudah memobilisasi jemaahnya ke Jakarta, berharap visa akan keluar di detik-detik akhir. Namun harapan itu pupus karena hingga saat ini tak satu pun visa furoda diterbitkan.

“Kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah, apalagi bagi travel yang menangani lebih dari 50 jemaah,” ujarnya.

Kemenag Tetap Berkoordinasi

Menanggapi situasi ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan penerbitan visa sepenuhnya ada di tangan pemerintah Saudi.

“Kami terus berupaya, meskipun hal itu di luar otoritas kami. Ada sebagian jemaah yang sudah dapat visa, tapi sebagian besar masih dalam antrean,” ujar Nasaruddin.

Kabar resmi terkait penghentian penerbitan visa furoda akhirnya dikonfirmasi oleh Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur. Pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Kantor Urusan Haji di Jeddah, serta sistem Masar Nusuk.

“Benar, tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak membuka visa furoda,” tegas Firman, Rabu (28/5/2025).

Keputusan ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat yang tertarik menempuh jalur haji furoda — visa mujamalah atau undangan langsung dari pemerintah Saudi, yang berada di luar kuota resmi pemerintah Indonesia.

Dengan tidak diterbitkannya visa tahun ini, masyarakat diminta lebih selektif dan waspada dalam memilih jalur haji, agar tidak menjadi korban harapan palsu.

Tips penting bagi calon jemaah haji:

Pastikan biro travel terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Mintalah bukti tertulis terkait visa dan akomodasi.

Hindari membayar lunas sebelum visa benar-benar terbit.

Waspadai tawaran jalur cepat yang tidak transparan. (cnn/hm17)