Pematangsiantar, MISTAR.ID

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam dunia pendidikan Indonesia dengan diberlakukannya sistem baru dalam penerimaan peserta didik jenjang SMP.

Sistem ini, yang dikenal sebagai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menggantikan sistem sebelumnya, yakni PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), melalui regulasi Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025.

Transformasi Menuju Pemerataan Pendidikan

Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, melainkan merupakan transformasi kebijakan yang menyeluruh, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan secara nasional.

Beberapa perubahan utama dalam sistem SPMB 2025 antara lain:

- Jalur Zonasi diganti dengan Jalur Domisili, dengan persyaratan administratif yang lebih ketat.

- Kuota jalur afirmasi ditingkatkan dari 15% menjadi 20%.

- Kuota jalur prestasi ditetapkan minimal 25%.

- Integrasi verifikasi data kependudukan, di mana Kartu Keluarga (KK) wajib terbit minimal satu tahun sebelum pendaftaran, guna mencegah manipulasi alamat.

Peta Ketimpangan Regional: Tiga Lanskap, Tiga Tantangan

1. Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan)

- Lonjakan pendaftar mencapai 10–15% dibanding tahun 2024, khususnya pada sekolah unggulan.

- Kompetisi ketat di jalur prestasi dan domisili. Di Jakarta, satu SMP favorit mencatat lebih dari 1.500 pendaftar untuk hanya 200 kursi.

- Kendala utama:

Down-time sistem akibat beban server (contoh: pengumuman SPMB Jabar, Juni 2025).

Verifikasi dokumen yang terlalu kaku, seperti penolakan sertifikat tahfizh yang tidak mencantumkan jumlah juz.

2. Wilayah Penyangga Kota (Bodetabek, Gerbangkertosusila)

- Daya tampung tak sebanding dengan laju urbanisasi.

- Sekolah mengalami overkapasitas hingga 120%, memicu pembelajaran dua shift.

- Kendala utama:

KK baru ditolak sistem karena belum berusia 1 tahun (terjadi di Banyuwangi).

Kurangnya sosialisasi, terutama bagi orang tua dengan literasi digital rendah.

3. Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

- Minim peminat pada sekolah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan persepsi “sekolah non-favorit”.

- Kuota afirmasi tak terisi penuh karena kurangnya akses informasi.

- Kendala utama:

Jaringan internet lemah, menyulitkan pendaftaran online.

Dokumen penting seperti akta kelahiran dan KK sering kali belum diperbarui.

Kendala Sistemik: Administratif, Teknologi, dan Sosial

A. Kendala Administratif

- Kartu Keluarga (KK) menjadi hambatan jika terbit kurang dari 1 tahun.

Solusi sementara: Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK) dengan bukti sah dari RT/RW dan lurah.

- Ketidaksesuaian data, seperti perbedaan nama orang tua di KK dan ijazah, memerlukan akta cerai atau surat kematian.

B. Kendala Teknologi

- Platform digital seperti spmb.jabarprov.go.id sering mengalami gangguan saat pengumuman.

- Solusi yang diambil:

Layanan aduan multi-kanal (web, Sapawarga, hotline 0821-2924-3191).

Posko bantuan offline (contoh: 15 posko Disdik DKI Jakarta).

C. Kendala Sosial dan Ekonomi

- Tekanan psikologis membuat orang tua memaksakan anak masuk sekolah favorit.

- Biaya terselubung tetap ada meskipun pungutan dilarang, seperti “sumbangan” untuk seragam dan buku.

Inovasi Daerah: Inisiatif Positif Menjawab Tantangan

1. Surabaya – Kuota Khusus Keluarga Miskin

- Jalur afirmasi bagi keluarga miskin dan pra-miskin dengan kuota 20%.

- Syarat: Kepemilikan KIP/PKH dan jarak rumah ke sekolah.

2. Banyuwangi – Cegah Manipulasi KK

- Tes kesehatan bagi pendaftar di puskesmas atau rumah sakit pemerintah sebagai verifikasi domisili.

- Sosialisasi lewat media sosial dan podcast sekolah.

3. Jakarta – Posko Terpadu Berbasis Keluhan

- Posko pusat menyelesaikan 85% kendala teknis, termasuk akun tidak terverifikasi.

- Sistem antrean digital melalui barcode scanner untuk efisiensi.

Rekomendasi Solusi Nasional

Jangka Pendek (2025–2026):

- Helpdesk keliling ke wilayah 3T untuk bantu pendaftaran offline.

- Pelatihan literasi digital untuk orang tua melalui sekolah dasar dan komunitas.

- Perluasan kapasitas server platform SPMB.

Jangka Panjang (2027–2030):

- Pembangunan sekolah baru di daerah penyangga (target penambahan daya tampung 20%).

- Rotasi guru berprestasi ke daerah 3T untuk pemerataan kualitas.

- Integrasi data Dapodik-Dukcapil untuk verifikasi real-time.

Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

- Orang tua dan siswa: Pahami persyaratan dan jadwal pendaftaran, serta siapkan dokumen lengkap (KK, SPTJM, dan lainnya).

- Sekolah dan Pemda: Perkuat sosialisasi dan pelatihan tim verifikator data.

- Kemendikdasmen dan Kemendagri: Tingkatkan audit digital dan transparansi kuota.

- Masyarakat dan pengawas: Aktif melaporkan penyimpangan melalui kanal resmi.

Catatan Penutup: Membangun Sistem yang Adaptif

SPMB 2025 mencerminkan kompleksitas pendidikan nasional: semangat pemerataan dihadapkan pada tantangan infrastruktur, administrasi, dan budaya.

Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh:

1. Kolaborasi antarkementerian (Kemendikdasmen, Kemendagri, Kominfo).

2. Kebijakan daerah yang fleksibel dalam mengimplementasikan peraturan pusat.

3. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas proses pendidikan.

Transformasi pendidikan bukan hanya soal sistem, tetapi tentang menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar, tanpa terhalang KK, domisili, atau akses internet.

Demikian artikel ini dikurasi dari berbagai sumber terpercaya dan dirangkum dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. (*)