Jakarta, MISTAR.ID

Media sosial dan publik Tanah Air digegerkan oleh pengakuan mengejutkan dari Lisa Mariana, sosok yang disebut-sebut dalam video syur berdurasi singkat yang belakangan viral di berbagai platform digital.

Dalam sebuah klarifikasi resmi yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, Lisa mengakui bahwa dirinya adalah perempuan dalam video tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat serta keluarga atas kejadian yang telah mencoreng nama baik dan menimbulkan kontroversi luas.

“Saya minta maaf kepada semua pihak, khususnya keluarga dan penggemar. Saya tidak akan mencari pembenaran. Video itu memang saya,” ujar Lisa dalam video klarifikasi berdurasi 2 menit yang telah ditonton jutaan kali sejak diunggah tadi malam.

Pengakuan Tuai Pro dan Kontra

Pengakuan tersebut langsung menjadi trending topic di berbagai media sosial. Sebagian warganet mengapresiasi kejujuran Lisa, sementara sebagian lainnya mengecam tindakan tersebut karena dinilai tidak pantas dilakukan oleh figur publik.

Pengamat media digital, Raka Firmansyah, menyatakan bahwa fenomena ini menunjukkan bagaimana penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan bisa berdampak besar, baik secara pribadi maupun profesional.

“Meski sudah mengakui, penyebaran video tanpa persetujuan tetap melanggar UU ITE. Ini bisa berujung pada proses hukum,” katanya.

Langkah Hukum Sedang Dipertimbangkan

Dalam klarifikasinya, Lisa Mariana juga menyampaikan bahwa ia tengah berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk mengejar penyebar awal video tersebut. Ia menegaskan bahwa perekaman dilakukan secara pribadi, dan penyebaran video itu dilakukan tanpa izin.

“Saya tidak akan diam. Saya sedang menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan video tersebut,” ujarnya.

Dukungan dan Kritik dari Publik

Sejumlah selebritas dan influencer tanah air menyuarakan dukungan moral kepada Lisa, meminta publik untuk berhenti menyudutkan dan menghakimi secara sepihak.

Namun, di sisi lain, lembaga perlindungan perempuan menyoroti kasus ini sebagai bentuk eksploitasi digital yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat hukum. (hm17)