Jakarta, MISTAR.ID

Sebanyak 1.485 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi petani di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Aksi ini digelar dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya aksi berjalan aman dan kondusif.

“Total ada 1.485 personel gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat, khususnya di sekitar Istana Negara,” ujar Ruslan, dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, tergantung pada ekskalasi jumlah massa di lapangan.

“Apabila massa cukup banyak, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” jelas Ruslan.

Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petani yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) bersama sejumlah elemen masyarakat.

Mereka mengusung tema “Wujudkan Kedaulatan Pangan dengan Melaksanakan Reforma Agraria” sebagai seruan kepada pemerintah agar mempercepat pelaksanaan reforma agraria sejati.

Tim Komunikasi SPI, Anna Pane, menjelaskan bahwa aksi akan diisi dengan orasi, pertunjukan teatrikal, dan penyampaian aspirasi langsung kepada pemerintah.

Menurut Anna, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya reforma agraria sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

“Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan,” ujar Anna.

Anna menambahkan, aksi kali ini merupakan kelanjutan dari perjuangan petani pada peringatan Hari Tani Nasional sebelumnya.

SPI menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi lahan dan sumber daya agraria di berbagai daerah. Kondisi tersebut dianggap belum memberikan akses yang adil bagi petani lokal.

“Reforma agraria sejati harus dijalankan, bukan sekadar wacana. Tanpa distribusi lahan yang adil, kedaulatan pangan sulit tercapai,” tegas Anna.

Sementara itu, pihak kepolisian memastikan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan proporsional, agar masyarakat tetap bisa menyampaikan pendapat di muka umum dengan aman dan tertib. (hm16)