Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tetap dilanjutkan, meskipun mendapat desakan penundaan dari sejumlah fraksi DPR dan kelompok masyarakat sipil.

"Penulisan ini terus berjalan. Kita libatkan 130 sejarawan dari 34 kampus. Naskahnya akan diuji publik bulan ini," ujar Fadli, Kamis (3/7/2025).

Fadli menyebut proyek ini menulis ulang 10 bab sejarah nasional, meski belum secara detail. Tujuannya, menurutnya, bukan menghapus sejarah kelam, melainkan memperbarui narasi yang tak lengkap selama 26 tahun terakhir.

Namun, proyek ini menuai protes keras. Fraksi PKB dan PDIP meminta dihentikan karena dinilai tertutup, terburu-buru, dan berpotensi menyangkal pelanggaran HAM berat, terutama kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.

Anggota Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, bahkan menyerahkan tiga dokumen resmi berisi bukti kekerasan seksual 1998 kepada Fadli. Ia menilai komentar Fadli yang menyebut kasus itu hanya "rumor" melukai korban dan aktivis.

Di ruang rapat Komisi X DPR, aksi simbolik juga digelar Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas. Mereka membentangkan spanduk "Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat" dan menuntut penghentian proyek sejarah.

Menanggapi semua kritik itu, Fadli bergeming. Ia tetap berkomitmen menyelesaikan proyek ini sebagai bentuk pembaruan narasi sejarah Indonesia menjelang 80 tahun kemerdekaan.

"Sejarah ini harus jadi alat pemersatu, bukan pemecah. Kita ingin warisan sejarah yang utuh bagi generasi mendatang," tegasnya. (hm17)