Medan, MISTAR.ID

Maraknya aktivitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di atas fasilitas umum (fasum) di Kota Medan, terutama saat malam hari, menjadi sorotan. Pemandangan ini kini mudah ditemui di sepanjang Jalan Guru Patimpus hingga Jalan Gatot Subroto dan Jalan Nibung Raya.

Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta Pemko Medan segera menyusun regulasi yang tegas dan terukur guna mengatur aktivitas UMKM di ruang-ruang publik.

“Regulasinya harus jelas. Pemko Medan perlu melakukan verifikasi dan membuat aturan baku. Jika memang diperbolehkan berjualan di fasum, maka aturannya harus pasti, supaya tidak muncul asumsi liar di masyarakat,” kata Godfried saat dikonfirmasi Mistar, Jumat (20/6/2025).

Godfried menilai geliat UMKM memang berdampak positif terhadap roda perekonomian daerah, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus sejalan dengan aturan dan tata kelola yang baik.

“Kita tidak ingin menghambat, justru mendukung penuh. Tapi jika tak diatur, bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti retribusi yang masuk ke oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Politisi PSI ini juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pelaku UMKM. Ia menilai, ketidakjelasan aturan justru membuka celah bagi pihak-pihak yang bisa saja merugikan pedagang.

“Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, para pelaku bisa saja diusik atau ditertibkan sepihak. Maka Pemko harus hadir sebagai pelindung, bukan hanya pengatur,” ucapnya.

Selain regulasi, Godfried juga mendorong agar Pemko Medan berkoordinasi dengan PLN dan instansi terkait dalam penyediaan fasilitas listrik bagi pelaku UMKM.

“Setelah ada regulasinya, fasilitasi juga kebutuhan dasar seperti listrik. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa merasa aman, nyaman, dan kontribusi retribusinya pun menjadi sah dan bermanfaat,” tuturnya. (rahmad/hm25)