Medan MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution dan DPRD Sumut resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2025-2029.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Bobby menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.

Untuk itu, lima misi utama akan dijalankan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengembangan infrastruktur yang estetik, berkualitas, dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Bobby menambahkan, prioritas pembangunan akan difokuskan pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Ditambah satu intervensi strategis berupa pengembangan kawasan afirmasi pariwisata, ekonomi, dan industri.

Enam target pembangunan lima tahun ke depan antara lain, Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) untuk akses pendidikan inklusif dan merata. Program berobat gratis bagi seluruh masyarakat. Kestabilan harga komoditas pangan dan kesejahteraan petani. Digitalisasi pelayanan publik yang responsif dan solutif. Pembangunan infrastruktur terintegrasi (jalan, jembatan, irigasi). Perlindungan rakyat melalui layanan Restorative Justice dan pendampingan hukum gratis.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan sambutannya dalam rapat paripurna DPRD Sumut. (foto:diskominfosumut/mistar)

Sementara 17 fokus prioritas pembangunan meliputi sekolah unggulan berbasis keterampilan industri lokal, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu, pengentasan kemiskinan, stabilitas ekonomi makro dan fiskal daerah, ekonomi hijau dan biru, ketahanan pangan berbasis budaya lokal, serta pariwisata berbasis masyarakat lokal.

Berikutnya, ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi, reformasi birokrasi dan tata kelola, transformasi digital dalam layanan publik, infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi, sistem logistik dan transportasi, pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan bencana, pembangunan berbasis desa, ketahanan sosial dan budaya, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

“Semangat kolaboratif ini kita bangun tanpa ego sektoral. Seluruh elemen, baik pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan generasi muda, harus bersatu dalam orkestrasi pembangunan,” ucap Bobby.

Sebelumnya, seluruh fraksi DPRD Sumut telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025-2029. Beberapa catatan diberikan terkait pentingnya indikator pembangunan yang jelas dan terukur, serta penanganan kesenjangan sosial.

Rapat turut dihadiri Sekdaprov Togap Simangunsong, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov, Ketua DPRD Erni Ariyanti, Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, dan unsur Forkopimda. (rel/hm16)