Medan, MISTAR.ID

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-XXII/2024 yang meminta pemerintah untuk tidak menarik pungutan dalam bentuk apapun termasuk biaya sekolah untuk tingkat SD dan SMP.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan pihaknya perlu melakukan kajian yang mendalam terkait keputusan MK tersebut. Mengingat, keputusan MK terkait sekolah gratis itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga berlaku untuk swasta.

“Saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama akademisi dan para praktisi ekonomi. Saya melihat putusan MK ini baik, tetapi apakah negara sanggup untuk melaksanakannya?. Ini menjadi pertanyaan, untuk itu kami akan kaji dulu secara komprehensif dulu,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).

Rico mengatakan pihaknya akan mengkaji bagaimana sistem pelaksanaan dan implementasi dari putusan MK tersebut, agar nantinya dapat dinikmati masyarakat Kota Medan secara gratis.

“Kalau sekolah swasta inikan sistemnya berbeda karena itu yayasan, yang finansialnya dibutuhkan untuk berputar. sedangkan biaya sekolah swasta berbeda-beda, ada yang elit, medium. Nah inilah kami butuhkan kajian dulu untuk mendapatkan bagaimana polanya,” katanya.

Dikatakan Rico, sebagai langkah awal, Pemko Medan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI guna menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut.

“Terkait hal ini, kita akan berkomunikasi dengan Dikdasmen terkait kebijakan secara teknis pembiayaan dan pelaksanaannya,” ujarnya.

Rico memasitikan Pemko Medan akan melibatkan seluruh sekolah swasta di Kota Medan dalam membahas dan menindaklanjuti putusan MK tersebut.

“Semua pihak akan kita ajak dalam ruang diskusi, termasuk sekolah swasta. Namun, kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dikdasmen, barulah kita bahas secara bersama hasilnya,” ucapnya. (Ari/hm18)