Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Rafriadi Nasution, menilai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Topan Obaja Putra Ginting, menciptakan adrenalin darah bergetar, serta kembali mencoreng nama baik Sumut di pentas nasional dan di mata masyarakat.

“Tindakan yang baru-baru ini dipertontonkan Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut dengan mencopot beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu pejabat Inspektorat menjadi apresiasi bagi masyarakat, atas upaya pembersihan dari tindakan kesalahan berat,” ujarnya pada Mistar, Senin (30/6/2025).

Namun, kata Rafriandi, persoalan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Topan membuat adrenalin darah bergetar kencang kata syair Ahmad Dhani lewat judul lagu ‘sedang ingin bercinta’.

“Setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu mengapa darahku yang mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala,” katanya.

Rafriandi menyampaikan, dari peristiwa OTT yang menimpa Topan menjadi bukti nyata karena dekat dan menjadi kesayangan pejabat tidak menjamin keamanan ketika ada perintah atau kebijakan yang harus dilaksanakan atau ‘loyalitas’ ke atasan dan tanpa jaminan perlindungan.

“Beberapa kasus kebijakan proyek ketika jadi temuan hukum justru pengelola tendernya masuk penjara, sedangkan atasannya aman-aman saja. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia sesudah keluar dari penjara atasannya tak perduli,” ucap akademisi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) tersebut.

Ia mengatakan, kondisi Sumut tidak luput dari mata kejaksaan dan polisi, namun yang menjadi perhatian khusus ketika KPK turun secara langsung menangani persoalan yang terjadi.

“Jadi tidak ada jaminan jika dekat dengan kekuasaan kalau perilaku kekuasaan itu dalam menjalankan amanatnya menciptakan ‘Cultur Shock’ atau gegar budaya yang membuat lingkungan kerjanya bisa sampai depresi dan apatis,” ucapnya.

Tidak hanya itu, sambung Rafriandi, pada akhirnya akan terbuka ruang dengan cipta kondisi yang berjalan melanggar aturan dan ketentuan, dikarenakan kekuasaan yang dijalankan sedang berada di jalan tol atau bebas hambatan.

“Kita lihat aja perkembangan kasus tender jalan yang melibatkan Kadis PUPR Sumut ini seperti apa cerita kelanjutannya, apakah akan melibatkan back up penguasa atau menyeret sang penguasa hari ini. Jika tak mampu bersuara, jadilah korban kembali didalam penjara KPK,” ujarnya.

Rafriandi juga mengajak khalayak untuk berkomitmen dan bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta sistem yang dipercaya masyarakat atau publik.

“Jangan serta merta mengotak atik sistem dan menciptakan kondisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” katanya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Medan yang sedang digadang gadang masuk markas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Apakah siap bertempur dan mengabdi kepada kekuasaan yang membuat anda dengan resiko seperti dialami Topan.

“Jadi perintah Presiden Prabowo Subianto di setiap pertemuan resmi menyampaikan ‘segera ubah perilakumu, bekerjalah mengabdi kepada kepentingan rakyat',” ucapnya.

Ia berharap, Pemprov Sumut dapat lebih humanis, dan saling menghargai satu dengan lainnya. Dengan menghormati kemitraan kerja dan tugas pokok dan fungsi yang sudah dibangun.

“Ini agar Sumut Berkah menjadi slogan yang diridhai Allah SWT, bukan menjadi Sumut Bencana,” tuturnya. (ari/hm16)