Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sekretaris Fraksi PKS, Johan Rosihan, memperingatkan risiko paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang beku asal Indonesia setelah temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat. Johan menilai kasus ini bukan sekadar mencoreng citra ekspor, tapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keamanan pangan laut nasional.

“Pangan laut kita seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Namun kasus Cs-137 ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan arah kebijakan kita,” ujar Johan, Jumat (3/10/2025).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan menyumbang lebih dari 3% PDB nasional dengan nilai ekspor mencapai USD 5 miliar per tahun. Udang, tuna, dan rumput laut menjadi komoditas utama, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Johan menekankan Indonesia belum memiliki mekanisme deteksi rutin kontaminasi radioaktif di produk pangan laut. Laboratorium uji mutu, BPOM, dan Badan Karantina masih minim teknologi pendeteksi isotop berbahaya. Padahal, Cesium-137 dapat menyebabkan kanker, kerusakan organ, bahkan kematian jika masuk ke rantai makanan.

Reformasi Sistemik dan Perlindungan Nelayan

Johan mendesak pemerintah memperkuat regulasi, revisi UU Perikanan, UU Kelautan, dan UU Pangan agar aspek keamanan pangan berbasis risiko, termasuk kontaminasi radioaktif, masuk ke dalam kebijakan. Ia juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas laboratorium pelabuhan, moratorium ekspor sementara dari wilayah bermasalah, hingga edukasi luas untuk nelayan dan masyarakat.

“Nelayan harus dilibatkan dalam pengawasan mutu. Mereka bukan objek, tapi subjek penting menjaga kualitas laut,” tegas Johan. Ia juga mendorong kompensasi untuk nelayan kecil melalui jaminan harga dasar dan insentif khusus agar tidak menanggung kerugian sendiri.

Kasus Cs-137, menurut Johan, menjadi momentum revolusi biru di Hari Pangan Sedunia, menjadikan laut sebagai pilar ketahanan pangan nasional berbasis keberlanjutan, keamanan, dan keadilan.(*)