Medan, MISTAR.ID

Tujuh catatan disampaikan Fraksi PKS DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna tentang penyampaian ‎Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2024 di gedung dewan, Selasa (10/6/2025).

"‎Setelah Fraksi PKS mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2024, ada beberapa yang menjadi sorotan. Yang pertama soal Dana SiLPA APBD Kota Medan yang begitu besar, yakni Rp105,253 miliar. Jumlah itu naik dibanding tahun 2023 sebesar Rp68,680 miliar. Apa penyebabnya, mohon penjelasannya,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Efendi.

Yang kedua, ‎kata Zulham, laporan keuangan anggaran belanja tidak terduga juga meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp116,184 juta menjadi Rp5,3 miliar di tahun 2024.

"Fraksi PKS mempertanyakan kenapa pada Tahun 2024 kenaikan Belanja Tidak Terduga begitu signifikan dari tahun sebelumnya? Untuk apa saja penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga ini? mohon penjelasannya,” tanya Zulham.

‎Selanjutnya, laporan keuangan anggaran tahun 2024, di mana target yang ditetapkan sebesar Rp48,92 miliar namun yang terealisasi sebesar Rp25,16 miliar.

“Ini Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan target pendapatan tersebut. Apa yang menjadi langkah Pemko Medan meminimalisir kebocoran dari sektor Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan? Mohon penjelasannya,” ujarnya.

Catatan ‎keempat, Fraksi PKS mempertanyakan realisasi pendapatan dari pelayanan parkir tepi jalan sebesar Rp19,11 miliar (19.11%). Capaian itu sangat rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp24,883 miliar.

"Apa evaluasi terhadap penerapan parkir berlangganan yang sudah diberlakukan, kami mempertanyakan efektivitas sistem e-parking dalam peningkatan PAD Kota Medan,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti penurunan signifikan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan laporan keuangan Pemko Medan TA 2024, tercatat realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp79,74 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp27,21 miliar pada tahun 2024, dengan capaian hanya 65,55% dari target anggaran sebesar Rp41,51 miliar.

"Begitu juga dengan turunnya realisasi anggaran belanja jalan dan jembatan, irigasi, instalasi dan jaringan pada tahun 2024 yang hanya mencapai Rp423,16 miliar atau 83,47% dari total anggaran sebesar Rp506,96 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp683,51 miliar,” ujarnya.

Zulham juga mengapresiasi Pemko Medan terkait realisasi pajak restoran sebesar Rp111,84 miliar. Jumlah tersebut melebihi target tahun 2024 sebesar Rp107,75 miliar.

“Namun kami tetap mempertanyakan kenapa capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, yakni sebesar Rp357,47 miliar. Apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam realisasi pajak restoran tersebut? Dan berapa jumlah Restoran yang terkena wajib pajak pada tahun 2023 dan Tahun 2024? Mohon penjelasannya," ucapnya. (Rahmad/hm18)