Medan, MISTAR.ID

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (1/7/2025).

“Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan cerminan kinerja riil Pemko Medan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan program. Sangat penting bagi (DPRD Medan) untuk mendalami sejauh mana Pemko Medan mampu menjalankan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan, meski dalam pelaksanaannya kerap menghadapi kendala," ujarnya.

Fraksi PKS juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam pembahasan laporan hingga akhirnya bisa diparipurnakan.

“Laporan pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Capaian WTP ini patut dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Namun, Fraksi PKS juga mencermati beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp6,294 triliun atau 87,84 persen, naik dari tahun sebelumnya.

“Meski demikian, masih terdapat Rp871,489 miliar target pendapatan yang tidak tercapai. Kami berharap Pemko Medan dapat lebih cermat dalam merancang target pendapatan agar program yang sudah disahkan berjalan maksimal, terutama yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Fraksi PKS juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Dari target Rp3,477 triliun, hanya Rp2,770 triliun yang terealisasi.

“Kegagalan mencapai target sebesar Rp707,363 miliar sebagian besar berasal dari sektor pajak daerah, khususnya pajak penerangan alan, PBB dan BPHTB,” ucapnya.

Terakhir, Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya capaian dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum yang hanya mencapai Rp19,114 miliar dari target Rp100 miliar, turun Rp24,883 miliar tahun sebelumnya.

“Padahal hampir di setiap sudut kota ada lokasi parkir. Kami minta Dinas Perhubungan mengevaluasi pengelolaan sektor ini, termasuk aspek SDM dan edukasi masyarakat agar potensi PAD dari parkir dapat dioptimalkan dan tidak bocor,” tuturnya. (rahmad/hm16)