Komisi E DPRD Sumut Tegaskan Makan Bergizi Gratis Bukan Proyek Sosial

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Politisi Gerindra, Subandi. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Subandi, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bukan proyek sosial.
Ia menyampaikan, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini merupakan mitra kerja dari pelaksanaan program MBG yang disetujui oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG ini salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan menekan angka stunting di Indonesia. Jika beberapa pihak menilai ini program sosial, itu pemahaman yang salah,” ujar politisi Gerindra tersebut kepada Mistar, Rabu (10/9/2025).
Ia mengatakan, anggaran terkait MBG sudah dipersiapkan oleh negara dalam kondisi apa pun. Karena itu, ia menegaskan tidak ada istilah dapur bisa bangkrut.
“Kita mengakui sempat muncul kesalahpahaman di lapangan. Sebab beberapa pihak menilai ini hanya program sosial yang dikhawatirkan akan mengalami kerugian atau tidak bertahan lama. Makanya di sini kita luruskan,” katanya.
Ia menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan MBG senilai Rp15.000 per orang per hari. Dari nilai tersebut, Rp10.000 digunakan untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk gaji pekerja dan operasional, serta Rp2.000 untuk biaya sewa tempat dapur MBG.
“Jadi kalau dihitung Rp2.000 biaya operasionalnya, kemudian dikalikan dengan 3.000 porsi sehari, artinya Rp6 juta per hari telah disiapkan. Kalau sebulan ada 22 hari kerja, totalnya Rp132 juta. Artinya jelas ada perputaran ekonomi dalam program ini,” ujarnya.
Selain menyasar pelajar, ia menyebut program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui. Mereka diimbau untuk melaporkan diri ke SPPG terdekat agar bisa mendapatkan porsi makanan bergizi setiap harinya.
Ia mengimbau seluruh SPPG di Sumut yang sudah mendapat persetujuan BGN agar segera beroperasi untuk memaksimalkan program tersebut.
“Dapur dari SPPG ini turut didirikan oleh para kader Gerindra, berbagai instansi, lembaga, hingga yayasan. Tentunya kami dari DPRD Sumut Fraksi Gerindra mendorong program ini berjalan maksimal sejak Oktober 2025,” katanya.
Baca Juga: Tuntutan 17+8 untuk Pemerintah, Pengamat: Kalau Menyangkut Kesejahteraan Umum, Wujudkan Saja
Terkait data pasti jumlah MBG, Subandi mengaku belum menerima rincian resmi. Namun, pada Agustus 2025 lalu, sudah berdiri sebanyak 123 dapur SPPG di Sumut yang melayani 3.000 porsi MBG setiap harinya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan sebagai sampel pembangunan dapur. Nantinya dapur akan dikelola sesuai mekanisme yang berlaku melalui anggaran negara.
“Ini bukan sekadar proyek memberi makanan gratis. Tapi ini investasi besar untuk masa depan bangsa,” ucapnya.
Dengan skema yang jelas, Subandi optimistis MBG akan menjadi solusi penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. (ari/hm25)