Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rony Reynaldo Situmorang, mendorong Pemprov Sumut untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, bukan hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor.

Hal itu disampaikan Politisi NasDem tersebut menyoroti sejumlah isu penting yang kini menjadi fokus pembahasan Komisi C dan perhatian DPRD Sumut.

“Saat ini Sumut tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Salah satu pemicu utamanya adalah penurunan signifikan dalam dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Sumut,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, berdasarkan perhitungan, terjadi penurunan dana pusat sekitar 10 hingga 16 persen. Kondisi itu setara dengan potensi kehilangan dana antara Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

“Penurunan tersebut tentu berdampak besar terhadap daya dukung fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemprovsu harus segera mengambil langkah efisiensi sekaligus menggali potensi pendapatan daerah yang belum optimal,” ucapnya.

Salah satu sorotan yang ia sampaikan adalah soal pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP). Ia menilai, selama ini pengelolaannya belum maksimal.

“Dari temuan kami di lapangan, hampir 70 persen lebih wajib pajak pengguna air permukaan belum membayar kewajibannya. Ini bukan karena tidak mau, tetapi karena belum ada mekanisme transparan dan akuntabel untuk menghitung penggunaan air secara pasti,” ujarnya.

Komisi C, lanjutnya, mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama instansi teknis lainnya segera menyusun sistem pengukuran dan pelaporan yang modern, sehingga potensi PAD dari sektor ini bisa dimaksimalkan.

Selain pajak kendaraan dan air permukaan, Rony juga menyinggung pentingnya transisi energi di Sumut. Menurutnya, potensi energi terbarukan di Sumut sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

“Beberapa PLTA dan PLTMH yang sudah mulai beroperasi di Sumatera Barat bisa dijadikan contoh baik yang dapat diadaptasi,” ucapnya.

Ia juga menyebut adanya potensi pajak dari air permukaan umum (APU), khususnya yang digunakan pembangkit listrik tenaga air dan mikro hidro.

Rony mendesak agar tahun depan seluruh BUMD di Sumut dapat lebih agresif dan mampu memberikan kontribusi PAD kepada Pemprovsu.

“Kami akan terus mengawal jalannya kebijakan fiskal dan pembangunan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Saat ini kami telah mengusulkan beberapa langkah strategis kepada Bapenda dan juga melakukan komunikasi intensif dengan BPK terkait sejumlah temuan lapangan,” tuturnya.

Ia berharap Pemprovsu tidak lagi menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD, melainkan mengoptimalkan berbagai potensi lain yang tidak kalah besar.

“Kami ingin Sumut tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga keadilan dan keberlanjutan. Ini saatnya kita semua berbenah, dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat. Masa depan Sumut adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya. (ari/hm25)