Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mendukung penuh upaya pemerintah dalam menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa beban finansial yang memberatkan.

Menurut Kasman, masih banyak warga di Medan yang menunggak iuran bukan karena tidak mau membayar, melainkan karena kondisi ekonomi yang sulit.

“Kita harus melihat persoalan ini secara manusiawi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak menentu, atau mengalami kondisi darurat ekonomi. Kalau iuran mereka dihapuskan, tentu akan sangat membantu dan mengembalikan hak mereka mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Kasman mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal terus memperjuangkan upaya penghapusan tunggakan iuran BPJS ini.

"Penghapusan tunggakan pajak juga menjadi program yang terus diperjuangkan PKS agar tidak menjadi beban masyarakat,” katanya.

Kasman menilai, kebijakan penghapusan tunggakan ini sejalan dengan semangat Universal Health Coverage (UHC) yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.

“Dengan UHC, setiap warga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Namun program tersebut tidak akan optimal jika masyarakat masih dibebani tunggakan yang menumpuk. Langkah ini bukan hanya soal keringanan administrasi, tapi juga bentuk nyata keadilan sosial,” tegasnya.

Untuk itu, Kasman mendorong agar kebijakan ini dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Ia meminta Pemko Medan dan BPJS Kesehatan bekerja sama mendata peserta yang benar-benar layak mendapatkan penghapusan tunggakan.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kita semua harus mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, apalagi yang tujuannya menyehatkan bangsa,” pungkasnya. (rahmad)