Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Yahdi Khoir berharap pemerintah mampu memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Sumut dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengatakan, saat ini dana transfer dari pemerintah pusat ke Sumut dipangkas hingga Rp1 triliun lebih. Sehingga kata Yahdi, Pembangunan infrastruktur yang tertunda maupun yang akan dilaksanakan hanya bisa bertumpu dari PAD.

“Tentunya saat ini kita hanya bisa berharap pada PAD dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Tetapi saat rapat Banggar, kita lihat target PAD 2026 agak lemas,” katanya pada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (16/10/2025).

Ia merasa kaget ketika melihat pemaparan dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu, dikarenakan masih minimnya inovasi dalam mencapai PAD yang seharusnya bisa ditingkatkan.

“Buat lemas lihatnya itu, yang dipotong padahal dana transfer ke daerah. Tapi, PAD kita ke depan juga ikutan lemas. Padahal seharusnya dengan kondisi pemangkasan yang menyesuaikan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, pemerintah harus mampu menciptakan terobosan baru,” ucapnya.

Politisi PAN tersebut memberikan contoh dalam menggali potensi PAD. Ia mengatakan, pajak kendaraan bermotor pada 2026 diestimasi mengalami kenaikan dengan nilai Rp26 miliar, padahal jumlah kendaraan di Sumut saat ini berkisar Rp8 juta.

“Dari target itu, tetapi yang bayar pajak saja saat ini masih Rp2 juta kendaraan. Artinya, Rp6 juta lagi harus dikejar lah, seharusnya ini upaya Badan Pendapatan Daerah untuk mengoptimalisasi PAD di Sumut,” ujarnya.

Ia menuturkan, pajak air permukaan saat ini cuma bertambah Rp24 miliar, padahal kata Yahdi, kalau dana transfer dipangkas, hal tersebut dilakukan di tingkat pusat, sehingga dirinya bingung mengapa rancangan PAD di 2026 tidak maksimal.

“Makanya pada saat Rancangan APBD di Badan Anggaran, kami skors dulu untuk dikaji dan didalami lebih lanjut. Jadi kalau nanti kalau ada pembangunan yang tertunda di 2026 bisa dianggarkan, nanti akan disesuaikan pada sektor pendapatan kita,” katanya.

Ia menyatakan, hal yang memungkinkan jika pembangunan jalan tertunda bisa dilaksanakan, selagi kucuran dana pada tahun 2026 hasil PAD memumpuni.

“Kalau memungkinkan tidak akan masalah, Nanti kami akan komunikasi lebih lanjut supaya mutliyears yang tertunda akan kita prioritaskan di 2026, karena rakyat sudah menunggu janji pemerintah hingga saat ini,” ucapnya.

Ia menegaskan, Komisi D mendorong Pemprovsu untuk mampu pada 2026 melaksanakan program pembangunan multiyears secara maksimal, khususnya akses jalan perbatasan Kabupaten Batubara dan Serdang Berdagai.

“Salah satu pembangunan jalan yang harus dilanjutkan kita harapkan di proyek multiyears jalan dari Titi kembar hingga tugu Nenas yang mengubungkan Batubara dan Sergai, serba jalan provinsi ini sudah putus kontrak dan tak dilanjutkan sejak 2023,” ucapnya.