Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) harus menjadi prioritas utama di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, kehadiran UHC akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP, sebagaimana telah diterapkan sebelumnya di Kota Medan.

“Kita mendorong agar UHC bisa menjadi prioritas di seluruh Sumut. Kalau bisa, semua daerah menerapkannya secara maksimal, cukup dengan KTP seperti di Medan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan pihaknya di DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pelaksanaan UHC dan kontribusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Pengawasan akan terus kami tingkatkan, apalagi terhadap BPJS. Kalau UHC sudah berjalan merata di 33 kabupaten/kota, tentu kita bisa dorong BPJS memberikan kontribusi secara optimal,” katanya.

Dameria menjelaskan, bagi pekerja formal yang sudah terdaftar dan dibayarkan iurannya oleh perusahaan, tetap akan mengikuti skema BPJS Kesehatan mandiri. Sementara itu, UHC lebih ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.

“Sepanjang seseorang sudah tertampung dalam BPJS mandiri, maka tetap berada di jalur itu. UHC ini difokuskan untuk masyarakat yang belum ter-cover dan tidak mampu,” ucapnya.

Ia menambahkan, UHC merupakan integrasi dari berbagai program jaminan kesehatan sebelumnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Jamkesmas. “Program-program sebelumnya seperti KIS, PBI, dan Jamkesmas kini disatukan dalam bentuk UHC,” ujarnya.

Soal anggaran, Dameria menyebut pembiayaan UHC bersumber dari dana cost sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan pemerintah kabupaten/kota. “UHC ini tidak bisa berdiri sendiri, dananya berasal dari kerja sama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Timur Tumanggor, mengungkapkan Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp297,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan UHC selama tiga bulan terakhir tahun 2025 yakni Oktober, November, dan Desember.

“Pembiayaan untuk UHC selama tiga bulan terakhir tahun ini mencapai Rp297.319.509.800,” kata Timur kepada wartawan pada 17 September lalu. (ari/hm24)