Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution angkat bicara terkait wacana pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang tengah digodok Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut.

Dalam rapat Bapemperda yang digelar pekan lalu, mencuat usulan untuk memekarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi dua dinas terpisah.

Namun, Bobby menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai rencana tersebut.

"Dari kami sih tidak ada ya, belum ada (informasi)," ujarnya kepada Mistar, Selasa (24/6/2025).

Ia menilai wacana itu masih sebatas inisiatif dari pihak DPRD Sumut.

"Mungkin kemarin hanya menanyakan saja ya, dari kami belum ada (rencana pemekaran OPD)," lanjutnya.

Senada dengan Bobby, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Mahfullah Pratama Daulay yang mendampingi sang gubernur juga menyebutkan bahwa ide pemekaran tersebut masih sebatas masukan.

"Kemarin itu semacam saran. Karena proses pemekaran OPD itu juga tidak mudah, begitu kira-kira saat rapat kemarin di DPRD," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menyampaikan bahwa pemekaran dinas tersebut menjadi bagian dari inisiatif pihak legislatif. Dalam pernyataannya di Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2025), Darma menyebutkan rencana pemekaran DLHK bertujuan untuk menyesuaikan dengan struktur di tingkat pusat.

"Kita juga berinisiatif dalam pemekaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menjadi dua dinas," ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemisahan DLHK didasari oleh sistem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini sudah terpisah dalam hal tanggung jawab.

"Untuk pemekaran PUPR dan PSDA, kami inisiasikan sebagai bentuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya air di Sumut," kata Darma.

Meski baru bersifat usulan, wacana ini diperkirakan akan menjadi pembahasan serius ke depan, mengingat pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola sumber daya dan lingkungan hidup di provinsi ini. (iqbal/hm17)