Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aswin Parinduri, mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam melanjutkan proyek peningkatan jalan provinsi di kawasan Sipiongot–Hutaimbaru.

“Kita sangat mendukung pembangunan jalan itu untuk kepentingan masyarakat. Puluhan tahun masyarakat di sana tidak mendapat sentuhan pembangunan jalan. Bahkan selama ini, ada warga yang hendak ke puskesmas harus menempuh perjalanan jauh dengan kuda,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, jika pembangunan jalan tersebut dapat dilaksanakan, akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses pendidikan dan kesehatan hingga peningkatan ekonomi.

“Ketika jalan hadir, peradaban ikut datang. Anak-anak tak perlu berjalan jauh di jalan berlumpur, ibu hamil bisa cepat ke rumah sakit, dan hasil bumi bisa dijual tanpa biaya tinggi,” kata Aswin.

Ia menegaskan, pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal dengan cara yang jujur, tepat, cepat, dan optimal. Pasalnya, dari beberapa proyek infrastruktur jalan tahun 2026, tiga ruas di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) itu merupakan yang terbesar dan paling berdampak sosial.

“Sumut tidak boleh dibangun hanya dari Medan ke sekitarnya. Kita harus membangun sampai ke pelosok, ke tempat-tempat di mana warga masih menunggu kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Aswin menyampaikan bahwa masyarakat di Paluta sangat menaruh harapan besar terhadap proyek jalan tersebut. Bagi mereka, pembangunan infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, tetapi janji akan kehidupan yang lebih mudah dan layak.

“Pembangunan jalan ini adalah wujud nyata dari politik yang berpihak pada rakyat. Bukan untuk kepentingan proyek semata, tetapi wujud nyata dalam menghadirkan keadilan pembangunan. Inilah cara kita mengangkat martabat masyarakat di daerah yang selama ini terlupakan,” ujarnya.

Diketahui, Dinas PUPR Sumut akan kembali menuntaskan tiga proyek besar yang sempat tertunda akibat proses hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga proyek tersebut meliputi ruas Sipiongot–Labuhanbatu, Sipiongot–Tapanuli Selatan, dan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan total panjang jalan mencapai 39,8 kilometer dan nilai anggaran sekitar Rp239,8 miliar.

Menanggapi hal itu, Aswin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di daerah terpencil. (hm17)