Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), HM Yusuf, mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengucurkan Rp20 triliun untuk melunasi tunggakan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan angin segar bagi masyarakat, terutama bagi peserta BPJS mandiri yang selama ini takut berobat karena menunggak iuran.

“Selama ini banyak masyarakat khawatir berobat karena punya tunggakan BPJS mandiri, ada yang sampai Rp3 hingga Rp4 juta. Mungkin karena faktor ekonomi. Dengan kebijakan ini, beban itu bisa terangkat,” ujar Yusuf di Gedung DPRD Sumut, Senin (27/10/2025).

Wujud Keberpihakan Pemerintah

Yusuf menilai penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong warga kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan tanpa rasa takut atau malu karena tunggakan.

“Dengan adanya program ini, masyarakat tidak lagi terbebani ketika membutuhkan pelayanan medis di fasilitas kesehatan,” katanya.

Dorong Rumah Sakit Sosialisasikan Kebijakan

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong seluruh rumah sakit di Sumut, khususnya yang bermitra dengan BPJS, untuk aktif menyosialisasikan program ini ke masyarakat.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui detail kebijakan penghapusan tunggakan tersebut.

“Rumah sakit harus membantu menyebarkan informasi agar masyarakat tidak takut berobat. Jangan sampai ada warga sakit tapi enggan datang ke rumah sakit karena khawatir masih punya tunggakan,” tegasnya.

Yusuf mengaku, pihaknya kerap menerima keluhan masyarakat terkait tunggakan BPJS mandiri, dan siap menjadi jembatan antara pemerintah dan warga agar program berjalan efektif.

Dorong Sinkronisasi dengan Program Berobat Gratis

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan program berobat gratis di Sumut yang tengah digagas Gubernur Bobby Nasution.

“Program berobat gratis harus diterapkan merata di seluruh daerah. Rumah sakit mitra BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya harus siap mendukung agar masyarakat Sumut benar-benar bisa berobat tanpa biaya,” ujarnya.

Harapan untuk Sinergi dan Keadilan Kesehatan

Menutup pernyataannya, Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga layanan kesehatan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh warga Sumut.

“Kesehatan adalah kebutuhan utama. Kalau rakyat sehat, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan akan mengikuti. Karena itu, semua pihak harus mendukung program yang memudahkan masyarakat untuk berobat,” tuturnya. (hm27)