Manila, MISTAR.ID

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong memerintahkan para pimpinan perusahaan yang dimiliki pemerintah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Seruan itu disampaikan kantor Marcos pada Kamis (20/5/2025) beberapa hari setelah ia juga meminta semua menteri dan kepala lembaga pemerintah untuk mengundurkan diri.

"Sebagaimana disampaikan melalui memorandum dari Sekretaris Eksekutif tertanggal 21 Mei 2025, dan sejalan dengan niat Presiden yang telah diumumkan untuk mengkalibrasi ulang dan menyelaraskan kebijakan serta prioritas pemerintahannya dengan harapan rakyat, Komisi Tata Kelola dengan ini mengarahkan semua ketua non ex-officio, CEO, dan semua direktur/wali amanat/anggota dewan pengurus yang diangkat di BUMN untuk segera menyerahkan surat pengunduran diri secara sukarela kepada Presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif," demikian bunyi pemberitahuan dari Komisi Tata Kelola yang dikutip, Kamis (29/5/2025).

Semua ketua non ex-officio dan CEO diminta untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan kepada presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif. Sedangkan para direktur, wali amanat, dan anggota dewan pengurus yang diangkat diminta untuk menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada Komisi Tata Kelola.

Seluruh pengunduran diri tersebut akan diputuskan oleh Kantor Presiden. Perintah baru ini muncul setelah Marcos berjanji untuk merombak pemerintahannya, yang konon dimaksudkan agar lebih "selaras" dengan keinginan publik. Langkah ini diambil setelah kekalahan telak yang dialami pemerintahan dan koalisi penguasanya dalam pemilu Mei 2025.

Pada Kamis (22/5), Bongbong juga merombak kabinetnya dengan memecat 30 menteri. Dalam rilis yang diterbitkan istana kepresidenan, Bongbong menyatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat. Bongbong pun meminta puluhan menteri itu untuk mundur secara sukarela.

"Sudah saatnya menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat. Ini bukan urusan seperti biasa. Masyarakat telah bersuara, dan mereka mengharapkan hasil, bukan politik, bukan alasan. Kami mendengarnya dan kami akan bertindak," kata Bongbong.

Menurut Kantor Komunikasi Presiden (PCO), langkah ini menandai "transisi yang jelas" dari fase awal pemerintahan ke pendekatan yang lebih fokus dan berorientasi pada kinerja. (cnn/hm18)