Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana pemerintah Indonesia untuk merawat hingga 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang di Pulau Galang, Kepulauan Riau, memicu kontroversi. Kritik tajam datang dari kalangan akademisi, termasuk dari pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Suzie Sudarman, yang menilai langkah ini bertentangan dengan hukum internasional.

"Ini melawan hukum internasional dengan membawa warga Gaza ke Indonesia," ujar Suzie, Kamis (7/8/2025), seperti dilansir Media Indonesia. Ia menekankan bahwa belum ada persetujuan resmi dari lembaga internasional seperti PBB yang memberikan mandat atau restu terhadap langkah tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan perawatan medis dan bahkan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Namun menurut Suzie, langkah itu sangat berisiko dan bisa menunjukkan adanya kesepakatan tersembunyi dengan negara-negara tertentu.

“Jangan-jangan ini bagian dari kesepakatan agar negara tertentu tak perlu menerima pengungsi Gaza. Jika benar, ini sangat disayangkan,” tegas Ketua Pusat Studi Amerika UI itu.

Suzie juga menyuarakan keprihatinan atas prioritas pemerintah, yang dianggap lebih mementingkan kepentingan luar negeri ketimbang kondisi rakyat sendiri. “Saya sedih negeri ini terlihat sangat tunduk pada kepentingan negara lain, sementara rakyat sendiri dihimpit pajak dan ancaman PHK,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Pulau Galang sudah disiapkan sebagai pusat pengobatan. Fasilitas kesehatan di pulau itu, yang sebelumnya digunakan untuk isolasi pasien COVID-19, dinilai layak untuk menerima warga Gaza dan keluarganya.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bahwa lokasi ini masih dalam tahap persiapan dan pihaknya sedang menjajaki berbagai alternatif lokasi lain yang layak menampung korban perang.

“Kami sedang mempersiapkan secara teknis agar bila saatnya tiba, semuanya sudah siap. Presiden juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah,” kata Sugiono.

Terkait jumlah korban yang akan ditampung, Sugiono menyebut Indonesia siap merawat sekitar 1.000 hingga 2.000 orang. Meski belum ada angka pasti, pemerintah mengklaim kesiapannya dari sisi infrastruktur.

Namun, kontroversi tetap bergulir. Suara publik dan kalangan akademisi mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pengiriman pasukan TNI tanpa restu PBB juga dipertanyakan legalitas dan urgensinya.

Seiring krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk, respons Indonesia mendapat sorotan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional.(*)