Seoul, MISTAR.ID

Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan sekitar 1.000 warganya ditemukan bekerja di pusat-pusat penipuan online (scam) di Kamboja. Temuan ini terungkap setelah otoritas Korsel menyelidiki kasus kematian seorang pelajar yang sebelumnya dilaporkan diculik dan disiksa hingga tewas di negara tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional Korsel, Wi Sung Lac, pada Rabu (15/10/2025) mengatakan sekitar 200.000 orang dari berbagai negara bekerja di industri penipuan daring di Kamboja yang menargetkan korban di seluruh dunia, termasuk warga Korea Selatan.

“Sejumlah besar warga Korea Selatan juga diperkirakan bekerja di sana. Meskipun angka pastinya sulit diverifikasi, otoritas memperkirakan jumlahnya sekitar 1.000 orang,” ujar Wi, dikutip dari AFP.

Menurut Wi, pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk memulangkan seluruh warganya yang terlibat atau menjadi korban dalam jaringan tersebut. Hingga kini, 63 warga Korsel diyakini ditahan oleh otoritas Kamboja, termasuk mereka yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Kasus ini mencuat setelah seorang pelajar asal Seoul ditemukan tewas di Kamboja pada 8 Agustus lalu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat penyiksaan berat. Tiga warga China telah didakwa atas kasus pembunuhan dan penipuan daring terkait kematian pelajar tersebut.

Data Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menunjukkan sekitar 330 warga Korsel dilaporkan hilang atau ditahan di Kamboja sepanjang Januari hingga Agustus 2025, dan kini tersisa sekitar 80 kasus aktif. Banyak di antara mereka disebut tertipu tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang ternyata bagian dari jaringan kejahatan daring.

Amnesty International menyebut kejahatan di pusat-pusat penipuan online Kamboja terjadi dalam skala massal. Setidaknya terdapat 53 kompleks penipuan daring di negara itu yang menjadi lokasi praktik perdagangan manusia, kerja paksa, dan penyiksaan.

Sebagai langkah lanjutan, Seoul akan mengirim tim khusus ke Kamboja pada Rabu malam untuk membahas pemulangan warganya dan kerja sama pemberantasan jaringan kriminal lintas negara. Tim tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Kim Ji Na dan melibatkan pejabat kepolisian serta badan intelijen nasional.

Pemerintah Korea Selatan menyatakan, warga yang dipulangkan akan tetap menghadapi proses hukum di dalam negeri karena sebagian di antaranya diduga ikut terlibat dalam operasi penipuan daring. (hm25)