Tapanuli Selatan, MISTAR.ID

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum (DPP-PERMADA-PH) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (14/5/2025).

Mereka mendesak Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, untuk mencopot Kepala Desa (Kades) Situmbaga, Kecamatan Angkola Selatan, atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan pelanggaran etika.

Dalam aksinya, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah dugaan serius yang ditujukan kepada Kades Situmbaga, berinisial FN, termasuk penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi serta dugaan keterlibatan dalam praktik asusila.

Mereka juga sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tapsel yang dinilai enggan bertemu dengan massa aksi.

Tuntutan DPP PERMADA-PH

Beberapa tuntutan utama yang disampaikan DPP PERMADA-PH dalam aksi damai tersebut meliputi:

- Meminta Bupati Tapsel memberhentikan Kades Situmbaga.

- Meminta Kepala Dinas PMD Tapsel mengusut kembali proses pengangkatan Kades Situmbaga yang dinilai cacat Hukum merujuk Permendagri No.6 tahun 2017.

- Meminta Camat Angkola Selatan untuk memanggil Kades Situmbaga terkait dugaan praktik prostitusi (asusila) dan melaporkan ini kepada Inspektorat Kabupaten Tapsel.

- Meminta Kades Situmbaga agar segera mengundurkan diri dari jabatannya yang telah mencederai fungsinya sebagai Kades.

- Usut tuntas anggaran Dana Desa Situmbaga yang selalu disalahgunakan,

- Meminta kepada ketua DPRD Tapsel untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perilaku Kades Situmbaga yang terciduk di cafe remang-remang dengan wanita yang bukan istrinya.

Tanggapan Dinas PMD Tapsel

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapsel, Sucipto menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kita akan panggil besok dan kita akan periksa sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan sejauh mana permasalah Kepala Desa Situmbaga," ujarnya.

Aksi tersebut dihadiri langsung Ketua Umum DPP PERMADA-PH Abdul Husein Simamora, Sekjen Rezky Fery Sandra, dan Divisi Hukum dan HAM Rizki Muda dan Divisi Advokasi Hasbi Munandar SH.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi, para mahasiswa masih menunggu kehadiran Bupati yang dikabarkan sedang mengikuti rapat. (asrul/hm27)