Asahan, MISTAR.ID

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Asahan menggelar aksi unjuk rasa di Kisaran, Senin (1/9/2025). Dalam aksinya, mereka menyampaikan enam tuntutan penting yang ditujukan kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga pemerintah daerah Kabupaten Asahan.

Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap berbagai kebijakan dan kondisi sosial yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dalam orasinya, massa mendesak para pemangku kebijakan untuk segera merespons persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Enam tuntutan mahasiswa Cipayung Plus Asahan antara lain membatalkan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak berempati di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Mencopot Menteri Keuangan RI atas kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Mereka juga meminta Presiden RI memerintahkan penegak hukum memeriksa APBD Kabupaten Asahan demi transparansi dan akuntabilitas. Menyelesaikan permasalahan lokal di Asahan, terutama terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Serta melibatkan mahasiswa dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Ketua IMM Asahan, Ryanda Davi Lesmana, menegaskan aksi ini lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap stagnasi pembangunan dan lemahnya keberpihakan kebijakan publik terhadap rakyat kecil.

“Kami tidak akan diam ketika rakyat dibiarkan menderita. Mahasiswa hadir untuk mengontrol jalannya pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Senada, Ketua HMI Asahan, Alwi Tanjung, menekankan tuntutan ini adalah murni suara rakyat, bukan kepentingan kelompok.

“Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi anggaran di Asahan harus dijalankan dengan serius. Negara harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya di atas kertas,” katanya.

Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan diterima langsung Ketua DPRD Asahan, Epi Irwansyah Pane, Bupati Taufik Zainal Abidin, serta unsur Forkopimda seperti Kapolres dan Dandim. (perdana/hm24)