Medan, MISTAR.ID

Ketua Umum Cipayung Plus Kota Medan, Amin Siregar, melontarkan kritik keras terhadap DPRD Kota Medan dan pemerintah pusat dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (29/8/2025).

Ia menilai DPRD Kota Medan telah melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Demokrasi dan legislasi di DPRD Kota Medan penuh pemborosan. Semua kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat harus dihapus. Tidak perlu studi banding atau perjalanan dinas, cukup kerjakan dari Kota Medan," ujar Amin dalam orasinya.

Amin juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak yang dinilai tidak adil, terutama ketika di saat bersamaan tunjangan anggota DPR RI juga meningkat. "Hari ini, rakyat diperas lewat pajak demi kepentingan elite politik. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata," serunya di hadapan ratusan peserta aksi.

Ia mengingatkan pemerintah agar segera merespons tuntutan rakyat demi menjaga stabilitas sosial dan menghindari kegaduhan nasional. "Jangan sampai karena ini, masyarakat Indonesia menjadi gaduh. Pemerintah harus segera mendengar," pesannya.

Selain menyasar DPRD dan kebijakan fiskal, Amin juga menyinggung tindakan represif aparat yang viral di media sosial. Ia meminta Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden tersebut.

"Jika tidak, kami minta Kapolri untuk mengevaluasi atau bahkan mencopot Kapolda Sumut. Jangan sampai kekerasan seperti yang terjadi di Jakarta kembali terulang di Medan," ucapnya.

Pantauan Mistar di lokasi, massa aksi bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Empat topeng tikus turut dipajang sebagai simbol sindiran terhadap perilaku wakil rakyat dan pejabat pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. (rahmad/hm24)