Ketua DPC PDI Perjuangan Medan Sebut Tudingan Budi Arie Sebagai Fitnah

Hasyim SE memberikan Dumas DPC PDI Perjuangan Kota Medan kepada Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudi Silaen. (f: ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, mengecam keras pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang menyebut seolah-olah PDI Perjuangan terlibat dalam praktik judi online (Judol). Hasyim menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk fitnah dan pencemaran nama baik partainya.
“Pernyataan itu sangat kami kecam. Kami anggap itu memfitnah dan mencemarkan nama baik PDI Perjuangan, serta merendahkan harkat dan martabat partai kami,” ujar Hasyim, Senin (3/6/2025).
Hasyim menjelaskan, pengaduan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan pihaknya ke Polrestabes Medan merupakan bentuk spontanitas tanpa instruksi dari DPP. Hal ini dilakukan agar kader partai di Medan tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.
“Langkah ini demi menjaga marwah dan martabat PDI Perjuangan. Agar kader di tingkat bawah tidak bertindak anarkis, kami menempuh jalur hukum. Kami berharap proses hukum berjalan agar semuanya menjadi terang benderang,” katanya.
Ia juga menyatakan telah mengimbau seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Medan agar tetap menahan diri dan mengikuti proses hukum yang telah ditempuh melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR).
“Kami sudah memberi arahan dan imbauan kepada seluruh kader agar tidak bertindak di luar jalur hukum. Semua proses telah kami serahkan melalui BBHAR,” ucapnya.
Senada dengan itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, juga menyampaikan keberatannya atas pernyataan Budi Arie. Menurutnya, tuduhan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi yang diajarkan oleh pendiri partai.
“Menuduh partai kami mendapatkan dana dari judi online adalah tuduhan yang sangat keterlaluan. Ini bertentangan dengan ideologi Bung Karno dan ajaran Ketua Umum kami,” ujar Boydo.
Ia berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan ini agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kami merasa martabat PDI Perjuangan telah dinodai. Kami berharap pihak berwenang dapat menindaklanjuti hal ini secara serius,” katanya. (putra/hm24)